batampos.co.id – Anggota Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan pada prinsipnya Komisi II dan Komisi III DPRD Kepri sangat memahami tuntutan kenaikan Tarif Listrik Batam (TLB). Hanya saja, lintas komisi DPRD Kepri masih mencari titik temu berapa besaran kenaikan tersebut.
“Kenaikan TLB, merupakan sesuatu yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Ini yang harus kami putuskan, dengan berbagai pertimbangan yang matang,” ujar Irwansyah menjawab pertanyaan koran Batam Pos, Senin (12/12).
Menurut legislator daerah pemilihan (Dapil) Batam tersebut, pada rapat akhir pekan lalu sudah dilakukan simulasi terkait usulan kenaikan yang diajukan PLN Batam. Rapat tersebut merupakan tindaklanjut, atas terbitnya surat PLN Batam kepada Gubernur Kepri. Terkait usulan kenaikan TLB.
“Inti pada surat tersebut adalah menyampaikan tentang kondisi keuangan PLN Batam yang semakin kritis. Apabila tidak ada keputusan kenaikan tarif, tahun depan pasokan listrik Batam akan terganggu. Karena terbatasnya kemampuan PLN Batam,” papar Irwansyah.
Politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kepri tersebut menyebutkan, pasokan listrik Batam juga menjadi penyedia bagi kehandalan listrik di Pulau Bintan melalui sistem interkoneksi. Satu sisi lainnya, Batam merupakan Kota Industri yang sangat tergantung dengan ketersediaan listrik.
“Kami ingin pasokan listrik di Batam dan Pulau Bintan jangan sampai ternggangu. Makanya kita membahas secara detail dan mendalam. Sehingga tidak terburu-buru dalam membuat satu kesimpulan,” jelas Irwansyah.
Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kepri itu, juga mengatakan, kondisi PLN Batam pada tahun 2015 memang mengalami keuntungan dari evaluasi aset yang dilakukan. Kenyataannya, itu hanya diatas kertas saja. Karena dari hasil audit Price Waterhouse Coopers (PWC) per Juni 2016 lalu sudah mengalami kesulitan keuangan.
Menurut Irwansyah, tentu kondisi ini yang menjadi pertimbangan DPRD untuk menyetujui kenaikan tarif tersebut. Apalagi Batam daerah industri, sehingga listrik merupakan kebutuhan penting bagi investasi di Batam. Kedua Batam satu-satunya daerah di Indonesi yang listriknya tidak mendapatkan subsdi dari APBN. Susbdi yang ada, yakni subsidsi silang dari bisnis, industri dan comersial untuk kebutuhan listrik skala rumah tangga di Batam.
“Karena kebutuhan semakin meningkat, makanya yang menjadi sasaran kenaikan adalah untuk skala rumah tangga. Yakni untuk golongan 1.300 va dan 2.200 va. TLB masih jauh di bawah tarif listrik nasional, sehingga wajar apabila PLN Batam mengajukan penyesuian tarif,” jelasnya lagi.
Mantan Legislator DPRD Batam tersebut juga mengatakan, mencari besaran pasti kenaikan tarif tersebut bukan perkara senang. Karena harus memperhatikan dari berbagai sisi. Baik itu PLN Batam maupun masyarakat Batam. Sehingga tidak gampang untuk mengambil win-win solution.
“Simulasi penambahan biaya tagihan dari Rp50 ribu sampai Rp75 ribu apabila persentase kenaikannya Rp1.352 per kwh. Saya yakin, kenaikan nanti, akan membuat masyarakat untuk berhati-hati dalam pemakaian listrik,” tutup Irwansyah.
Sementara itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun ketika ditanya terkait tak kunjung rampungnya pembahasan TLB, mengatakan drinya tidak punya wewenang untuk memutuskan. Dijelaskannya, usulan yang disampaikan Pemprov Kepri ke DPRD Kepri sudah melalui kajian secara internal.
“Saya tidak berhak membuat keputusan sendiri. Kebijakan yang dibuat juga melalui berbagai pertimbangan,” ujar Nurdin.
Ditegaskannya, Peraturan Gubernur yang akan dibuatnya nanti terkait keputusan TLB tentunya dengan memperhatikan persetujuan dari DPRD Kepri. Dikatakannya, pembahasan yang dilakukan hendaknya objektif. Yakni memperhatikan kondisi PLN Batam dan kemampuan masyarakat.
“Penyesuain yang diajukan PLN adalah untuk skala rumah tangga. Tentu harus dipertimbangkan dengan berbagai perhitungan. Kita sangat menginkan win-win solution terkait masalah ini,” papar Mantan Bupati Karimun tersebut.
Dorong PLTU Tanjungkasam Tahap II
Sementara itu, menyikapai semakin meningkatnya kebutuhan daya listrik di Batam. Irwnaysh mengaku sudah memberikan masukan kepada PLN. Yakni supaya PLN segera membangun PLTU baru. Karena daya mampu 420 mw. Sedangkan beban puncak 390 mw.
“Artinya hanya ada cadangan 30 mw. Dari sebagian besar daya tersebut, dipasok dari PLTG. Sedamhlam batu bara hanya 110 2×55 mw di Tanjungkasam,” ujar Irwansyah kemarin.
Menurut Irwansyah, kalkulasi perhitungan menggunan batu bara jauh lebih murah, jika dibandingkan dengan gas. Secara komposisi gas tidak berimbang untuk kehandalan listrik. Infrlasi dan harga dolar sangat mempengaruhi harga gas.
“Tujuannya kita mendorong dibangunnya PLTU supaya komposisi berimbang. Dalam setahun gas dua kali melakukan pemeliharaan. Yakni pemeliharaan di sumur gas ada pemeliharaan pada pipa. Dilauar itu masih ada pemeliharaan pada mesin pembangkit,” papar Irwansyah.
Dijelaskannya, untuk batu bara hanya sekali pemeliharaan, yakni pemeliharaan mesin. Saat ini, pembangunan yang perlu segera dilanjutkan adalah PLTU Tanjungkasam tahap II. Sehingga, bisa menghasilkan daya dengan kapasitas 55x2mw.
“Sehingga ketika PLTU Tanjungkasam tahap I mengalami pemeliharaan. Keberadaanya bisa digantikan oleh PLTU Tanjungkasam tahap II. Artinya kehandalan listrik di Batam akan tetap terjaga,” tutup Irwansyah.(jpg)