Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan ‎status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai terdakwa kasus penistaan agama tidak menghilangkan haknya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Iklan

Meskipun sebagai konsekuensi atas status tersebut, Ahok bakal dinonaktifkan dari jabatannya sebagai gubernur.

“‎Menurut saya, dipisahkan haknya sebagai calon pilkada (calon gubernur,red) dengan kondisi yang dihadapi saat ini (terdakwa kasus penistaan agama,red),” terang Tjahjo, Rabu (14/12).

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengemukakan pandangannya, karena ‎terkait posisi gubernur dengan calon gubernur, diatur dalam dua undang-undang yang berbeda. Sementara Ahok diketahui saat ini menyandang keduanya.

Di satu sisi, Ahok masih tercatat sebagai gubernur yang tengah menjalani cuti, sementara di sisi lain juga sebagai calon gubernur berpasangan dengan calon wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.

Tjahjo melanjutkan, ‎terhadap status terdakwa, maka sesuai Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Ahok harus diberhentikan sementara waktu dari jabatan gubernur, hingga status hukum berkekuatan tetap.

Namun untuk menonaktifkannya, Kemendagri membutuhkan nomor registrasi perkara kasus Ahok dari pengadilan.

Sementara terkait hak sebagai peserta pilkada, ‎Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, menjamin Ahok tetap dapat menjadi calon gubernur, hingga status hukum berkekuatan tetap.

“Aturannya sudah ada, tapi terkait kampanye, adalah hak KPU yang menilai sebagaimana ketentuan‎,” pungkas Tjahjo. (gir/jpnn)