batampos.co.id – Kelangkaan gas elpiji tiga kilogram atau lebih dikenal dengan gas melon, mulai berdampak pada kehidupan masyarakat. Selain susah didapatkan, harga gas melon ini mengalami kenaikan di luar dari yang sudah ditetapkan Pertamina.
Legislator Komisi II DPRD Batam yang membawahi bidang ekonomi mengatakan, pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam terkait gas elpiji tiga kilogram tidak berjalan maksimal. Masalah ini terus bergulir dari bulan ke bulan, meski sudah beberapa kali disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Batam dengan Disperindag.
“Pengawasan disperindag baru dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat. Ketika ada laporan lagi mereka baru bergerak. Kalau cara kerjanya begini jelas tak akan menyelesaikan masalah,” ujar Aman, anggota Komisi II DPRD Batam, Rabu (14/12).
Seharusnya, kata Aman, pengawasan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya keluhan dari masyarakat. Dan ketika ada oknum yang bermain, disperindag bisa lebih proaktif memberikan penindakan dengan bekerjasama dengan pihak berwajib. “Disperindag kan tugasnya hanya mengawasi bukan menindak, makanya bekerjasama dengan pihak yang berwajib,” terang Aman.
Ia menilai, bila pengawasan dan penindakan ini tetap tak diotimalkan, tak dipungkiri kelangkaan gas tiga kilogram akan tetap berulang. Apalagi tidak ada efek jera bagi pelaku yang bermain. Sementara masyarakat sendiri menjerit akibat sudahnya mendapatkan gas elpiji. Meski dapat pun, mereka harus membeli gas elpiji dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Dikatakan Aman, seharusnya disperindag bisa belajar dari persoalan yang lalu, sehingga masalah ini tidak terus terjadi. Kelangkaan terjadi pada titik distribusi akhir. Pertamina menyalurkan ke agen, dan agen menjual ke pengecer.
“Toh sudah ada tim pengawas disperindag. Tugas mereka mengawasi. Gas elpiji yang disalurkan Pertamina ke agen, seharusnya dijual langsung ke masyarakat, bukan ke pengecer dan dijual ke masyarakat dengan harga tinggi. Pengawasan ini yang sampain saat ini masih lemah oleh disperindag,” tegas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Batam Yudi Kurnain mengaku menerima keluhan masyarakat Batuaji dan Sagulung terkait kelangkaan gas elpiji tiga kilogram ini. Ia mengaku sudah turun langsung, dan memang ditemukan beberapa lokasi gas elpijinya kosong.
“Memang saya dapat aspirasi dari masyarakat, ada kelangkaan. Siapa yang bertanggungjawab dan apa kendalanya sudah saya tanya langsung ke pertamina dan alhamdulilah mereka sudah turun langsung untuk mengecek,” ujar Yudi.
Menurut Yudi, dari pertamina sendiri mengaku tidak ada mengurangi kuota gas elpiji tiga kilogram kepada para agen. Untuk itulah ia meminta agar disperindag juga turun langsung mengecek dan mengawasi kelangkaan gas elpiji di daerah tersebut.
“Kita lihat dua atau tiga hari ini. Kalau tetap tak teratasi, kita akan panggil disperindag,” tegasnya. (rng)