batampos.co.id – Ketua DPRD Batam Riky Indrakari menilai, banyaknya perusahaan yang tutup selama tahun 2016 tidak lepas dari tidak sinerginya hubungan antara Pemerintahan Kota (Pemko) Batam dan BP Batam.
“Terutama dalam perizinan, sehingga ketidaknyamanan investor menanam saham di Batam,” turur Riky, menanggapi penganguran dan tutupnya 67 perusahaan selama tahun 2016 di Batam, Kamis (22/12).
Ia mengaku sudah seharusnya Wali Kota Batam mengambil alih perizinan yang ada di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP). Baik yang ada di pemko dan BP Batam dilebur, dijadikan satu. Sehingga ketika investor datang ke Batam mengurus perizinan lebih mudah dan tidak lagi ribet.
“Hanya di Batam, BPM-PTSP nya dua. Berbicara penganguran berhubungan dengan lapangan pekerjaan. Bagaimana investor bisa masuk kalau BPM-PTSP dua, dan mempersulit investor berinvestasi,” tuturnya.
Riky mencontohkan, Ketika izin fatwa planologi, investor datang ke BP Batam. Sementara untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) malah di Pemko Batam.
“Inikan mempersulit investor untuk berinvestasi, Harusnya kita sebagai kota industri memberikan kemudahan, termasuk juga perizinannya,” sebut Riky.
Minimal peleburan itu dimulai dari menyatukan seragam resepsionis di setiap BPM-PTSP. Walaupun bertahap, urusan dapur pemko dan BP Batam dilebur menjadi satu. Yang menjadikan lagi Batam menarik bagi investor.
“Ini yang terus kita dorong. Karena kalau masih seperti ini. Tak dipungkiri mereka (investor) memilih Vietnam, yang segala sesuatunya di beri kemudahan, agar investor masuk,” imbuhnya. (rng)