batampos.co.id – Ancaman mogok kerja oleh 480 pegawai PT PLN Batam ditanggapi serius oleh DPRD Batam. Karena selain menghambat akses interkoneksi Batam-Bintan, aksi tersebut dinilai tidak ada hubungannya dengan pembahasan kenaikan Tarif Listrik Batam (TLB) saat ini.
“Hubungannya apa? Masak karyawan mogok lantaran tarif listrik tak dinaikkan,” ujar Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Selasa (27/12/2016).
Menurutnya, apa yang dilakukan karyawan PLN Batam ini nantinya akan membuat publik bingung. Apalagi tak ada kaitan antara mogok kerja dan kenaikan tarif listrik.
“Kalau mereka minta gaji naik terus mogok kerja itu baru ada hubungannya. Lah ini apa?” heran Nuryanto.
Politisi PDIP itu mengaku karyawan PLN Batam kurang bijak dalam menanggapi masalah ini. Harusnya pihak PLN Batam bisa mengambil langkah-langkah yang mengikuti prosedur dan aturan main yang ada. “Ini sudah korelasinya gak ada, malah kelihatan tak elegan,” jelasnya.
“Biasanya fasilitas tak terpenuhi. Tapi kalau tarif listrik, menyangkut publik, ini kebijakan perusahaan,” ungkapnya.
Kenaikan tarif listrik, kata Nuryonto, bukan wilayahnya karyawan. Karena di sini ada proses politik. Proses itu saat ini tengah berjalan.
“Kalau mekanisme dan prosedurnya sudah dilaksanakan PLN Batam, saya pikir tak ada alasan untuk tidak disetuji,” ungkapnya.
Namun demikian, harus ada sanksi juga yang diberlakukan, jika karyawan PLN masih nekat melakukan demo. “Harus ada teritorinya. Bukan asal demo. Ini kan kebijakan politik, harus koordinasi dengan pemerintah dan DPRD terkait,” tegasnya.
Terpisah, anggota Komisi III DPRD Kepri, Rudi Chua menegaskan agar Bright PLN Batam tak semena-mena menggunakan karyawan untuk mogok kerja.
“Ini jelas memperkeruh suasana. Saya dapat informasi kalau sudah ada pihak yang mengancam demo,” ujarnya saat dihubungi.
Ia menilai ancaman oleh karyawan PLN tersebut merupakan masalah internal, yang harusnya bisa dibenahi oleh Bright PLN Batam.
Rudi menegaskan, tarif ini masih dalam pembahasan, dan tak bisa semena-mena diputuskan. Pasalnya tarif listrik menyangkut kesenjangan masyarakat banyak. “Perlu diketahui, karena masih pembahasan. Tak ada ditolak atau dibenarkan,” ucapnya.
Bahkan, karyawan PT PLN Batam ini sebenarnya sudah menikmati fasilitas memadahi. Gaji direksi PLN saja, senilai ratusan juta. Terlihat dari laporan tahunan Bright PLN Batam 2015. Ia menilai aneh saja, karena karyawan PLN sudah dirasa sejahtera tapi masih berdemo juga.
“Demo memang hak semua orang, karena dijamin oleh Undang-undang. Tapi bukan berarti kita bisa seenaknya melibatkan karyawan. Seperti ada indikasi yang mengarah ke ‘melakukan segala macam’ demi mendesak kenaikan tarif,” ungkapnya.
Sebenarnya, tambah Rudi, ancaman mogok ini sudah pernah disampaikan ke gubernur dalam bentuk surat. Tembusan surat juga sampai ke DPRD Kepri. Jadi, mengenai ancaman yang disampaikan kemarin, Rudi merasa kalau itu menjadi pelengkap ancaman Bright PLN Batam.
“Ancamannya ya, melakukan pengurangan bahan bakar dan sebabkan pemadaman bergilir. Uang jelas kalau mereka tak mampu mengontrol anak buahnya, kita akan minta diganti pimpinannya. Karyawan tak bisa dijadikan alat pressure. Harus bekerja objektif,” tegas Rudi. (rng)