Jumat, 29 Maret 2024

Karyawan PLN Batam Ancam Mogok Kerja Awal Tahun, Ini Respon Gubernur Kepri

Berita Terkait

Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun memimpin rapat foto:humas pemprov

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun angkat bicara terkait adanya ancaman mogok kerja karyawan PLN Batam yang bisa berimbas pada pemadaman listrik untuk Batam dan Pulau Bintan tiga hari awal Januari 2017, jika tarif listrik Batam (TLB) tak kujung naik.

“Persoalan TLB, saat ini masih proses pembahasan oleh DPRD Kepri. Meskipun saya seorang Gubernur, tidak bisa untuk memutuskan sendiri. Karena aturanya harus melalui persetujuan dari DPRD Kepri,” ujar Gubernur Nurdin menjawab pertanyaan media usai menyaksikan Serahterima Jabatan (Sertibjab) Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (29/12/2016).

Disinggung mengenai adanya surat permintaan audiensi dari PLN Batam yang dilayangkan ke Pemprov Kepri pada 2 Desember lalu, Gubernur mengaku belum melihat surat tersebut. Ditegaskannya, dirinya tidak pernah menghindari atau tidak bersedia untuk memenuhi audiensi tersebut. Bahkan dirinya juga punya wewenang untuk memanggil PLN Batam.

“Akan segera kita duduk dengan PLN Batam. Sebagai perusahaan yang profesional, tidak etis rasanya memberikan ancaman. Karena semua permasalahan, pasti adanya solusinya,” papar Nurdin.

Menurut Nurdin, dirinya sudah memerintahkan Plt Kepala Dinas Pertambangan (Distamben) Kepri, Amjon untuk terus intens mengawal pembahasan penyesuaian tarif yang diajukan PLN Batam. Masih kata Gubernur, sesuai kewenangan yang dimiliki pihaknya, usulan tersebut sudah disampaikan ke DPRD Kepri.

“Kita hanya menunggu persetujuan dari DPRD Kepri. Kalau memang sudah persetujuan, tentu akan dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub). Setelah itu baru TLB bisa dilakukan. Saya yakin kawan-kawan di DPRD penuh pertimbangan. Sehingga membutuhkan waktu untuk membuat satu persetujuan,” tutup Gubernur Nurdin.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Kepri, Dapil Tanjungpinang, Rudy Chua  mengatakan, apabila pasokan listrik untuk Pulau Bintan (Bintan-Tanjungpinang) terputus, maka kondisi kelistrikan di Pulau Bintan akan terganggu. Karena kemamapuan pembangkit cadangan yang dimiliki PLN Area Tanjungpinang masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Tanjungpinang.

“Sistem interkoneksi listrik Babin menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan listrik Pulau Bintan dalam jangka menengah. Ditengah kondisi seperti ini, membutuhkan kebijaksaan dan kreatifitas kepala daerah untuk menyelesaikannya,” ujar Rudy.

Menurut Rudy, kondisi yang terjadi sekarang ini, juga menjadi alarm bagi PLN Area Tanjungpinang untuk waspada. Masih kata Rudy, beberapa waktu lalu PLN Batam sudah meminta waktu Gubernur. Karena mereka ingin menjelaskan tentang kondisi mereka. Akan tetapi sampai saat ini, permintaan tersebut masih belum dipenuhi oleh Gubernur.

“Pembahasan rencana kenaikan TLB akan dilanjutkan pada 2017 nanti. Sebelum itu, tentu tidak ada salahnya kalau Gubernur memenuhi permintaan PLN Batam untuk berdiskusi,” tutup Rudy. (jpg)

Update