batampos.co.id – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau mencapai 7,43 persen per Agustus 2016. Dengan kata lain, ada lebih dari 222 ribu orang di Riau yang masih menganggr.
Meskipun angka ini turun dibanding sebelumnya, sebanyak 7,83 persen pada 2015, namun fakta ini menunjukkan kalau peluang kerja di Riau masih sulit. Pemprov Riau terus dituntut melakukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) berkompeten, supaya bisa diterima di bursa kerja.
Salah satu upaya dengan menyiapkan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Provinsi Riau. Badan ini sebagai koordinasi, pendorong, advokasi, hingga terbentuknya lembaga-lembaga sertifikasi profesi di berbagai bidang.
“Benar, tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,43 persen tahun 2016. Kita terus mendorong penyiapan SDM berkompeten agar dapat menekan angka pengangguran,” ujar Kepala Disnakertrans Provinsi Riau Rasyidin Siregar saat berbincang dengan Riau Pos, Selasa (3/1/2016).
Berdasarkan data resmi yang disampaikan Disnakertrans, jumlah angkatan kerja di Riau pada Agustus 2016 mencapai 2,99 juta orang. Jika dibanding dengan total penduduk usia 15 tahun keatas yang berjumlah 4,51 juta orang. Maka tingkat partisipasi angka kerja Riau sebesar 66,25 persen.
Sementara jumlah penduduk yang bekerja di Riau per Agustus 2016 sebanyak 2,76 juta orang dengan rincian 1,09 juta orang bekerja di daerah perkotaan dan sebanyak 1,67 juta orang bekerja di daerah pedesaan.
Kemudian jika dilihat menurut Tipologi daerah, 222 ribu orang pengangguran tersebut terbagi atas 111,35 ribu orang pengangguran berada di perkotaan dan sisanya 110,65 ribu orang di pedesaan.
“Penganggur laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. 135,72 ribu pengangguran laki-laki dan 86,28 ribu pengangguran perempuan,” tambahnya.
Penguatan SDM Riau yang lebih berkompeten, atas tingginya angka pengangguran tersebut. Memang penyiapan profesi yang bersertifikasi terus didorong Pemprov Riau. Mengenai BKSP yang akan mulai dilaksanakan 2017 ini, berbagai sektor seperti Pertanian, Perkebunan, Pendidikan, Pariwisata, dan Migas.
“Dengan terbentuknya lembaga sertifikasi ini maka akan menguatkan SDM kita dan bersaing dengan dunia kerja. Misalnya Migas melalui PT SPR (BUMD, red) untuk pengeboran minyak dan panas bumi, sebagai pusat pelatihan,” sambungnya.
Kemudian beberapa sekolah juga sudah punya lembaga sertifikasi profesi. Inilah Tupoksi BKSP sambung Rasyidin guna mendorong dan mensosialisasikan serta sebagai partner dari Pemerintah untuk mendata Naker dan angkatan kerja yang siap pakai dengan kompetensinya.
Pemerintah yang terlibat dalam mendorong BKSP ini adalah Disnaker, Disdik, Dinkes, dan Dinas Pariwisata.
“Ini harus sinergi bersama swasta dan pengusaha. Tahun ini kita sedang membahas, karena tetap penganggaran dari Pemerintah. Guna memutus rentang kendali selama ini karena lembaga sertifikatnya dari Bandung, Jakarta dan luar Riau lainnya, ini kita coba potong, agar dibentuk lembaga sertifikasi di daerah,” paparnya. (egp)