batampos.co.id – Meski telah dirombak menjadi lebih realistis, pemerintah tetap gagal mencapai target dalam APBN-P 2016. Sejumlah asumsi makro juga meleset dari proyeksi. Misalnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di posisi 5,0 persen atau lebih rendah dari target 5,2 persen.
Namun, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi asumsi makro telah mendekati proyeksi.
”Secara umum, pada 2016, realisasi indikator dari asumsi makro ekonomi sangat mendekati (target, Red) APBN-P,” ujarnya dalam konferensi pers realisasi APBN-P 2016 di gedung Djuanda, Kemenkeu, Selasa (3/1/2016).
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara sebesar Rp 1.551,8 triliun atau 86,9 persen dari target APBN-P yang sebesar Rp 1.786,2 triliun. Realisasi pendapatan tersebut berasal dari pendapatan dalam negeri, yakni Rp 1.546 triliun atau 86,6 persen dari target Rp 1.784,2 triliun. Sementara itu, penerimaan hibah mencapai Rp 5,8 triliun atau 295,2 persen dari target Rp 2 triliun.
Realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.283,6 triliun atau hanya 83,4 persen dari target Rp 1.539,2 triliun. Perinciannya, penerimaan pajak sebesar 81,5 persen atau Rp 1.104,9 triliun dari target Rp 1.355,2 triliun, bea cukai sebesar Rp 178,7 triliun atau 97,2 persen dari target Rp 184 triliun.
Meski lagi-lagi meleset dari target, menurut Sri Mulyani, ada pertumbuhan penerimaan pajak jika dibandingkan dengan tahun lalu. ”Penerimaan pajak secara umum mengalami pertumbuhan 4,2 persen. Tapi, memang kalau dilihat dari penerimaan yang tumbuh ini, lebih rendah Rp 33 triliun dari outlook yang telah saya sampaikan,” terangnya.
Terkait penerimaan Bea Cukai, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengakui adanya penurunan sebesar 0,5 persen. Hal itu disebabkan adanya kenaikan cukai rokok dan penurunan produksi rokok. Sementara terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pencapaiannya lebih tinggi Rp 17 triliun dari yang diharapakan. Hal tersebut terkait dengan realisasi lifting minyak dan gas yang di atas asumsi.
”Selain itu, ada peningkatan deviden BUMN. Tapi, yang perlu dijaga adalah cost recovery migas yang pada 2016 melampaui target dari Rp 8 miliar menjadi Rp 11,9 miliar. Ini perlu diwaspadai,” tegasnya.
Di sisi lain, untuk pos belanja negara, terealisasi Rp 1.859,5 triliun atau 89,3 persen dari target yang telah ditetapkan pada APBN-P 2016, yakni sebesar Rp 2.082,9 triliun. Perinciannya, belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 1.148,5 triliun atau 87,9 persen dari target Rp 1.306,7 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 710,9 triliun atau 91,5 persen dari target Rp 776,3 triliun.
Defisit di APBN-P 2016 sebesar Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen terhadap PDB (produk domestik bruto). Realisasinya membengkak dari target 2,35 persen terhadap PDB atau Rp 296,7 triliun. (ken/c5/sof/jpgrup)