batampos.co.id – Keterlambatan pengesahan APBD Batam 2017 membuat ribuan petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Batam cemas. Seperti halnya ribuan honorer lainnya, mereka juga terancam tak gajian, minimal dalam beberapa bulan ke depan.
“Secara otomatis dampaknya ke sana (tidak bisa gajian, red). Karena petugas kebersihan atau honorer itu, gajinya dari APBD. Kalau PNS gajinya dari pusat,” ujar Ketua Komisi III DPRD Batam, Djoko Mulyono, Rabu (4/1).
Namun demikian, Djoko mengaku akan menggesa pembahasan APBD 2017. Sehingga gaji honorer dan petugas kebersihan, temasuk Satgas Kebersihan, di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bisa dibayarkan tepat waktu. Ia juga berharap ada regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat, mengingat DLH merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.
“Ini OPD baru, setiap daerah kesiapannya berbeda-beda,” sambung Djoko.
Terkait keterlambatan pengesahan APBD Batam 2017, Joko berdalih ini tak lepas dari pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) OPD baru. Persoalan di OPD baru itu beragam. Misalnya ada OPD baru yang belum memiliki kepala dinas yang akan mempertanggungjawabkan RKA itu.
“Makanya kita berharap setelah dibentuknya kepala dinas di OPD baru ini, APBD segera disahkan. Dan mereka yang bertanggungjawab dengan RKA yang diajukan,” terang politikus Golkar itu.
Kepala DLH dan Persampahan Kota Batam, Dendi Purnomo memastikan pembayaran gaji petugas kebersihan DLH tidak akan terganggu.
“Petugas kebersihan merupakan salah satu yang diprioritaskan,” kata Dendi, Rabu (4/1).
Menurut dia, sesuai arahan Wali Kota Batam, gaji petugas dan Satgas Kebersihan harus diutamakan. Sebab mereka memiliki peran yang cukup sentral terhadap kebersihan di Kota Batam.
“Sampah itukan salah satu masalah krusial, kita tidak bisa bayangkan kalau mereka tidak bekerja selama satu hari, berapa banyak sampah yang menumpuk,” jelas pria berkacamata ini.
Sayangnya Dendi enggan merinci dari mana sumber dana untuk menggaji petugas kebersihan itu jika APBD tak juga segera disahkan. “Kami sudah siapakan anggaran cadangan jika pengesahan tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat ini,” katanya.
Sementara Camat Sekupang, Muhammad Arman, berharap DPRD segera membahas dan mengesahkan APBD 2017. Sehingga rencana kegiatan dan rencana belanja daerah, termasuk gaji para honoroer, tidak terkendala.
“Kami berharap sebelum waktu mereka gajian APBD telah disahkan,” kata dia.
Menurutnya, sejauh ini tidak atau belum ada masalah terkait pengangkutan sampah, termasuk biaya operasional armada. “Untuk BBM kemarin kita mendapat bantuan dari DKP atau bagian kebersihan,” ujarnya.
Informasi lambatnya pengesahan APBD 2017 ini, juga telah sampai ke telinga tenaga honorer. Mereka berharap lambatnya pengesahan APBD ini bisa segera selesai.
“Cepat disahkan, sehingga gaji kami bisa dibayarkan,” kata salah seorang tenaga honorer di Sekupang. (rng/cr17)