batampos.co.id -Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Edi Sofyan mengatakan Pemprov Kepri sudah membuat ancang-ancang untuk menyiapkan bantunan 300 perahu ketinting lewat APBD 2017. Perahu ketinting tersebut akan disebar di tujuh kabupaten/kota di Kepri.
“Kami sudah melakukan evaluasi terkait bantuan-bantuan alat tangkap yang sudah diberikan kepada nelayan di Kepri,” ujar Edi Sofyan menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (13/1) di Masjid Raya Dompak, Tanjungpinang.
Menurut Edy Sofyan dari evaluasi yang sudah dilakukan, khususnya mengenai alat tangkap nelayan seperti kapal dengan berbagai gross ton untuk tahun ini ditiadakan. Karena bantuan yang sudah ada sekarang ini, masih belum efektif penggunaanya. Artinya masih belum tepat sasaran. Penyebab lainnya adalah kurangnya kemampuan untuk mengelola bantuan yang telah ada.
“Untuk bantuan-bantuan kapal, tentu pengelolaanya melalui kelompok usaha. Tetapi sampai saat ini, masih belum berjalan efektif,” papar Mantan Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kepri tersebut.
Masih kata Edi, dari segi kuantitas, pengadaan perahu mesin ketinting akan lebih banyak jumlahnya. Apabila dibandingkan dengan pengadaan kapal-kapal nelayan dalam kapasitas gross ton. Lebih lanjut katanya, untuk pengadaan satu unit perahu mesin ketinting akan menelan anggaran sekitar Rp30 juta. Jumlah tersebut sudah dilengkapi dengan berbagai alat tangkap pendukung.
“Sasaran kita memang bagi nelayan-nelayan pesisir. Ketika cuaca kurang bersahabat dilaut, dengan menggunakan perahu mesin ketinting mereka masih bisa melaut,” jelas Edi Sofyan.
Ditambahkan Edi, pengadaan perahu mesin ketinting tersebut juga merupakan permintaan ramai para nelayan. Sementra aspirasi dari DPRD Kepri masih menginginkan adanya bantuan kapal bagi nelayan. Dijelaskan Edi, ada kesulitan tersendiri apabila bantuan yang diberikan adalah kapal. Karena harus dikelola oleh kelompok.
“Kalau ketinting sasarannya adalah per individu nelayan. Dari segi pengelolaan juga akan lebih efektif, karena tidak banyak tangan. Disetujui atau tidak, tergantung pembahasan APBD Kepri nanti,” tutup pejabat asal Kabupaten Karimun tersebut.(jpg)