batampos.co.id – Lambatnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2017 membuat kalangan pengusaha buka suara. Jika terus ditunda-tunda, maka akan berdampak bagi pembangunan dan penerapakan berbagai kebijakan di kota Batam.
“APBD Batam yang merupakan rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006), harus segera disahkan,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, Jadi Rajagukguk, kemarin (16/1).
APBD yang baik harus kredibel, efisien dan efektif dan berkesinambungan sehingga optimal bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Batam.
“Jika rencana keuangan tahun 2017 (APBD) Batam belum di setujui, maka akan berdampak bagi pembangunan dan berbagai kebijakan di Kota Batam. Kadin Batam berharap APBD Batam segera untuk disahkan demi untuk rencana pembangunan ekonomi Batam,” jelasnya.
Kondisi ekonomi dan dunia usaha di Batam tahun 2016 kurang begitu baik. Alasannya adalah karena faktor situasi ekonomi dunia yang belum pulih ditambah berbagai kebijakan pemerintah daerah yang tidak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.”Sehingga hingga sampai saat ini belum dapat direalisasikan, yang dititik beratkan pada efisiensi waktu dan biaya,” katanya.
Dengan pengalaman sepanjang tahun 2016, Kadin Batam mengingatkan agar Pemerintah Kota Batam dan DPRD Batam harus saling percaya, bekerjasama dan hilangkan ego kelembagaan.
“Kondisi ekonomi 2016 lalu harus menjadi pembelajaran bagi semua stakeholders untuk bisa bekerjasama dan saling mendukung dalam rangka peningkatan daya saing dan peningkatan pembangunan ekonomi Batam di tahun 2017, salah satunya adalah mempercepat pengesahan APBD Batam 2017,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD KOta Batam, Zainal Abidin mengatakan pembahasan mengenai APBD akan terus berlanjut.“Ini kan masih terus proses, setelah penyampaian KUA PPAS maka akan ada tanggapan fraksi. Setelah itu tanggapan walikota lagi,” ungkapnya.(leo)