batampos.co.id-General Maneger (GM) PLN Area Tanjungpinang, Armunanto mengatakan di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang ada 14.440 rumah tangga pengguna listrik yang akan dicabut subsidinya oleh negara. Ditegaskannya, kebijakan ini adalah untuk mencegah adanya kebocoran anggaran subsidi. Sehingga perlu dilakukan subsidi tepat sasaran.
“Kami sudah melakukan pencocokan data terkait rumah tangga yang layak mendapatkan subsidi atau yang tidak. Khusus bagi pelanggan RI (rumah tangga) 900 va,” ujar Armunanto menjawab pertanyaan Batam Pos, Rabu (18/1) di Tanjungpinang.
Menurut Armunato, kebijakan pencabutan subdisidi akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap terakhir akan dilakukan pada Mei mendatang, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Masih kata Armunanto, untuk Pulau Bintan, yakni Tanjungpinang dan Bintan terhadap 63.966 rumah tangga yang menggunakan 900 va. Di Kabupaten Bintan terdapat pelanggan 37.859. Sedangkan di Tanjungpinang ada 20.877 pelanggan.
“Selebihnya berada di luar Pulau Bintan. Adapun jumlah pelanggan yang diharapu atau dicabut subsidinya untuk Area Tanjungpinang adalah 43.227. Kabupaten Bintan 26.191. Sementara Tanjungpinang ada 14.440 rumah tangga,” papar Armunanto.
Terpisah, Anggota DPRD Kepri dapil, Tanjungpinang Rudy Chua mengatakan, ditengah kelesuan ekonomi sekarang ini tentu akan menjadi beban tersendiri terutama bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Karena selama ini msh mendapat subsidi dari pemerintah. Menurut Rudy, dampaknya akan terasa akhir Januari pada saat pembayaran nanti.
“oleh karena itu dihimbau untuk melakukan penghematan agar tidak kaget saat melakukan pembayaran untuk tagihan bulan Januari nanti. Karena memang, subsidi yang diberikan hanya dinikmati bagi kalangan mampu,” ujar Rudy Chuar di Kantor DPRD Kepri, kemarin.
Seperti diketahui, Pemerintah pusat membuat kebijakan tegas untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran negara dalam memberikan subsidi kepada masyarakat. Sampai Mei 2017 mendatang, sebanyak 19 rumah tangga akan terkena dampak pencabutan subsidi listrik oleh Pemerintah. Dari jumlah tersebut sebagiannya ada di Provinsi Kepri.(jpg)