Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah melantik pejabat eselon 3 dan 4 di Gedung Wanita Senggarang, Selasa (24/1), F. Humas Pemko

batampos.co.id – Pemko Tanjungpinang melakukan mutasi besar-besaran terhadap 626 pejabat eselon III dan IV yang mengabdi di 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 18 kelurahan. Namun mutasi khusus pejabat administrator dan pengawas itu dilakukan oleh Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dan Wakilnya, Syahrul dalam dua tahap. Itu dilakukan mengingat kapasitas gedung yang digunakan tidak dapat menampung seluruh jumlah pejabat.

“Gedung yang kita gunakan untuk mutasi tak mampu menampung seluruh jumlah pejabat yang dimutasi. Jadi kita lakukan dalam dua tahap. Untuk saat ini yang kita mutasikan 472 pejabat eselon III dan IV dulu sisanya tiga hari kedepan,” ujar Lis Darmasnyah usai memimpin mutasi besar-besaran pejabat administrator dan pengawas di Gedung PKK Tun Fatimah, Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Selasa (24/1).

Dikatakannya, mutasi yang dilakukan dalam akhir tahun jabatannya ini bukan untuk kepentingan politik ataupun lainnya. Tetapi semata-mata untuk membentuk organisasi tatanan kerja di lingkungan pemerintahannya lebih maksimal. Sehingga program-program kerjanya yang direncanakan selama setahun kedepan bisa dapat berjalan lancar.

Apalagi tuntutan masyarakat saat ini semakin besar. Maka dari itulah dibutuhkan orang-orang yang andal dan profesional serta mampu mendukung visi misi diakhir masa pemerintahannya. Khususnya di lini sektor pelayanan kepada masyarakat.

“Masyarakat tidak akan mau tau apapun permasalahan yang terjadi. Terpenting pelayanan yang didapati bisa lebih baik dan puas. Jadi kita harapkan pejabat-pejabat yang dimuasi mampu menyelesaikan segala permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat,” katanya.

Besar harapan Lis agar pejabat yang dimutasi bisa bekerja dengan penuh tanggungjawab. Sebab tanggungjawab mengemban jabatan itu bukan hanya kepada Allah SWT saja tetapi juga kepada masyarakat. Kemudian juga diminta setiap OPD segera benahi segala bentuk administrasi dan sistem kerjanya.

“Ingat saya gak mau dengar lagi ada pejabat yang gunakan alasan-alasan yang bisa menghambat maupun perlambat pelayanan. Jika masih ada akan kita berikan sanksi tegas,” ungkapnya. (ary)