Niwen (berkerudung hitam) saat jalani sidang di Pekanbaru 18 Juni 2015 lalu. Foto: dok.batampos.co.id

batampos.co.id –¬† Masih berstatus PNS Pemko Batam dan tidak bekerja Niwen Khairiah masih menerima gaji, walau gaji tersebut setengah atau 50 persen dari gaji yang biasa dia terima.

Iklan

“Masih terima (gaji) 50 persen. Aturan kepegawaian terdakwa dibayar gaji sekian hingga menunggu putusan Inkra, sekarang masih terima itu,” kata¬† Asisten Administrasi Umum, Firmansyah, Rabu (25/1).

Menurutnya, Niwen kini masih tercatat sebagai staf BPM Pemko Batam. Sebelumnya, Niwen memang pernah mejabat sebagai Kepala Seksi Kerjasama Luar Negeri BPM Batam. “Karena ada kasus, dia diberhentikan dari jabatannya (sebagai kepala seksi),” tambahnya.

Lanjut dia, sekarang status Niwen juga diberhentikan sementara dari posisinya yang sekarang. Hingga kini Pemko Batam menunggu salinan putusan inkra. “Kemungkinan sudah disampaikan ke keluarganya dan pengacaranya, ke pemko tidak disampaikan,” ucapnya.

Dia menambahkan, Niwen tak efektif bekerja sejak proses kasus yang menjeratnya bergulir dan sempat ditahan, setelah sebelumnya divonis bebas dia sempat melapor masuk.

“Dia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya,” katanya.

Sementara itu, PNS yang terjerat kasus dan masih menerima gaji tak hanya Niwen, PNS lain yakni Fadilah yang terjerat kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) dan Jamaris yang tersandung kasus pungutan liar (Pungli) di lingkungan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Batam juga demikian.

“Berapa banyak orang, tanya Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Fadilah sama (juga terima gaji 50 persen), Jamris juga sama,” ujarnya. (cr13)