ki-ka: Misni, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB; Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kepri, Syamsul Bahrum; Kepala BKKBN Kepri, Uliantina Meiti: Kepala Kepala Badan Pusat Statistik Kepri, Panusunan Siregar.
batampos.co.id – Masalah kependudukan dan Keluarga Berencana memang masih dipegang oleh Pemerintah Pusat akan tetapi daerah tidak boleh ketinggalan dalam menyukseskan program ini.
Demikian disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kepri, Syamsul Bahrum saat Membuka acara Pemaduan Perencanaan Program Anggaran KKBPK (Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga) tingkat Provinsi Kepri, Selasa (31/1/2017) di Batam.
Ditaja oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kepri acara ini diikuti oleh KKBPK se Kepri.
Dalam pidato singkatnya Syamsul mengatakan masalah demografi sangatlah menarik untuk dicermati terutama bagi wilayah seperti Batam yang senantiasa dinamis.
“Arus migrasi mendorong pertumbuhan penduduk di Batam,” ujar Syamsul.
Hal ini berbanding terbalik dengan kawasan hinterland.
“Untuk itu bapak-ibu harus melakukan jemput bola,” imbuhnya.
Syamsul menyadari hal itu tidak mudah sebab secara geografis Kepri dipisahkan dengan laut. Ada hambatan jarak, moda transportasi juga cuaca.
“Itu semua harus bisa diatasi,” ingatnya.
Syamsul juga mengingatkan pentingnya memasyaraktkan istilah ketahanan keluarga.
“Selama ini kita mengenal ketahanan energi, ketahanan pangan dan lainnya padahal ketahan keluarga ialah dasar dalam berbangsa dan bernegara,” ingat Syamsul.
Pendapat Syamsul Bahrum diamini oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kepri, Panusunan Siregar.
7 bulan memimpin BPS Kepri ia mengaku tercengang melihat statistik kependudukan dan Keluarga Berencana di Kepri.
Pertumbuhan penduduk Kepri selain dari migrasi menurutnya disebabkan unmetneed dari alat kontrasepsi terutama di wilayah Lingga, Anambas dan Natuna. Ketiga wilayah itu mengalami disparitas yang jauh dari 4 kota/kabupaten lain di Kepri.
“Catatan statistik ini menjadi lampu kuning bagi Kepri,” ucap Siregar, demikian ia suka disapa.
Menurutnya adalah menjadi tanggungjawab kabupaten/kota di Kepri untuk meningkatkan kepersertaan KB penduduk.
“Bukan saja tanggung jawab BKKBN,” ulasnya.
Adapun Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Uliantina Meiti mengatakan, “tujuan kegiatan ini ialah menyiinergikan program BKKBN Kepri, BKKBN pusat, dan daerah ( SKPD KB ), agar dapat meningkatkan program KB dan pembangunan daerah ” (ptt)