Iklan

batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam akan meminta pendampingan Kejaksaan Negeri Batam dalam penggunaan anggaran untuk proyek kegiatan fisik. Dimana, pada tahun ini ada sekitar 60 ruang kelas baru (RKB) yang akan dibangun.

Iklan

Kemarin, Kepala Disdik Kota Batam, Muslim Bidin mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Batam sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu, ia membawa sebuah amplop coklat ukuran besar dan langsung naik ke lantai 3.

“Ada urusan sebentar,” ujar Muslim kepada wartawan.

Sekitar 1,5 jam, Muslim keluar dan masih membawa amplop coklat tersebut. Kepada wartawan, Muslim mengaku datang atas keinginan sendiri. Dimana, ingin meminta bantuan jaksa untuk mendampingi beberapa proyek yang akan dilakukan Disdik Batam.

“Cuma ingin konsultasi dan minta pendampingan dari TP4D (Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah),” jelas Muslim.

Menurut dia, tahun ini Disdik Batam akan membangun sekitar 60 RKB. Dari 60 RKB, hanya 13 RKB dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Batam 2017, dan selebihnya dari dana alokasi khusus (DAK).

“Hanya sedikit dari APBD, namun kita butuh konsultasi untuk kegiatan fisik ini,” terang Muslim.

Kadis Pendidikan Batam Muslim Bidin
foto: Cecep Mulyana

Kasi Intel Kejaksaan Batam, Sukryadi membenarkan kedatangan Kadisdik Batam ke Kantor Kejari Batam. Namun kedatangan Muslim Bidin bukan karena dipanggil, namun datang sendiri.

“Baru kali ini beliau kesini, tak ada kita panggil. Beliau datang sendiri minta pendampingan dari TP4D. Katanya sudah kirim surat kesini, tapi kami belum ada terima,” jelasnya, kemarin.

Menurutnya, prinsip kerja dari TP4D adalah mengawal berbagai proyek kegiatan yang menggunakan anggaran negara. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyelewenangan dalam penggunaan anggaran.

“Jika sudah minta pendampingan, nanti kita minta mereka untuk mempresentasikan tentang kegiatan tersebut. Jika¬† memang kegiatan itu strategis dan menggunakan anggaran besar, maka akan kita dampingi,” terang Sukry.

Ditambahkannya, pada tahun 2017 sudah ada tiga instansi lainnya yang meminta pendampingan penggunaan anggaran, diantaranya Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Dinas Perhubungan dan Beacukai Batam.

“Masih tiga, Dinas Pendidikan masih proses. Dan sampai saat ini masih itu,” sebut Sukry. (she)