Pengendara sepeda motor lewati jalan milik provinsi Kepri Lintas Timur kabupaten Lingga yang rusak parah. Sejak masih tergabubg dengan-Riau belum pernah mendapat perbaikan. f : Hasbi/batampos.

batampos.co.id – Akses jalan lintas timur makin hari makin parah. Puluhan kilometer jalan yang dibangun sejak masih tergabung dengan provinsi Riau tersebut belum mendapat pembenahan berarti dari pemprov Kepri.

Iklan

Pantauan dilapangan, badan jalan yang semula di aspal menuju kecamatan Lingga Timur dan sebagin desa kecamatan Lingga Utara tersebut menggelupas. Jalan yang tersisa hanya krikil dan tanah kuning sepanjang 12 Kilometer. Saat musim hujan, jalan berlumpur dan menyulitkan pengendara. Bukit-bukit yang curam berlubang akibat gerusan air hujan. Tidak tersedia saluran drinase. Sementara bibir jalan dipenuhi semak belukar.

“Setiap hari jalan ini cukup ramai. Baik nelayan yang mengantar hasil laut. Petani antarkan hasil kebun. Lain lagi guru-guru yang mengajar terpaksa harus melintas jalan dengan kondisi seperti kubangan babi,” kata Rudy salah seorang pengendara warga dusun Centeng kepada Batam Pos, Rabu (1/2).

Banyaknya aktifitas warga kata Rudy sudah seharusnya mendapat perhatian serius pemerintah. Akses jalan menjadi penghubung dan lintas perekonomian warga.

“Sampai saat ini dari saya kecil sampai sekarang belum pernah ada pembenahan. Kami hanya bisa berharap pemerintah segera memperbaiki jalan ini. Anak-anak sekolah juga melintas jalan ini,” tuturnya.

Seperti berita sebelumnya, jalan lintas timur tersebut masuk sebagai jalan milik Provinsi Kepri. Sehingga tanggung jawab perbaikan menjadi ranah pemerintah Kepri.

Kabid Bina Marga dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten Lingga, Indra Asmara Putra kepada Batam Pos membenarkan hal tersebut. Perbaikan jalan dikatakannya bukan menjadi kewenangan pemkab Lingga, melainkan pihak Provinsi. Untuk tahun 2017 ini, pemkab Lingga melalui DAK hanya dapat memperbaiki jalan sepanjang 2 Kilometer dengan pagu anggaran mencapai Rp 7 Miliar. “Tahun ini ada perbaikan sekitar 2 Kilometer. Belum bisa dilaksanakan semuanya, pungkasnya. (mhb)