Iklan
Terdakwa kasus dugaan pungli Dinas Kependudukan Kota Batam Jamaris saat mengikuti persidangan dengan agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri Batam, Senin (30/1). F. Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Polresta Barelang telah menyidangkan Bripka Rn yang tertangkap tangan oleh Tim operasi pemberantas pungli (OPP) Polda Kepri pada Kamis 13 Oktober 2016 lalu.

Iklan

Kasi Propam Polresta Barelang AKP Riyanto menjelaskan, dalam persidangan yang dipimpin oleh Wakapolresta Barelang AKBP Hengki, Rn dijatuhi hukuman berdasarkan hukum yang berlaku di internal Polri, yakni hukuman kode etik.

“Sidangnya sudah selesai dilakukan pada tanggal 19 Desember 2016 lalu dengan dipimpin oleh bapak Wakapolres,” katanya, kamis (2/2) siang kemarin.

Dari hasil persidangan itu, Rn diberikan sanksi untuk melakukan permintaan maaf kepada Kapolri dan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan. Selain dijatuhi hukuman permintaan maaf, Rn juga dijatuhi sanksi mutasi.

“Tadinya dia bertugas di reskrim (Polsek), sekarang di mutasikan ke Sat Sabhara Polresta Barelang,” katanya.

Lebih lanjut Riyanto mengatakan, dari pengakuan Rn bahwa Kanit Reskrim Polsek Sekupang juga terlibat dalam kasus pungli ini. Namun, untuk berkas persidangannya di limpahkan ke Polda Kepri.

“Saat itu katanya sama Kanitnya. Berkasnya kami pindahkan ke Polda (Kepri, red). Karena, untuk pangkat perwira pertama, harus diproses di Polda,” imbuhnya.

Dalam berita sebelumnya, operasi tangkap tangan (OTT), ini terjadi setelah pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat. Dalam laporan itu, Rn meminta uang sebesar Rp 4.750.000 dari seorang pengusaha yang sedang berurusan di Polsek Sekupang.

Dalam laporan masyarakat itu, sebuah kendaraan yang sedang membawa puluhan CPU komputer ditangkap oleh polisi Sekupang. Rn selaku penyidik yang menangani kasus tersebut meminta sejumlah uang sebagai uang damai.

Setelah pemilik barang menyetorkan uang sejumlah Rp 4.750.000 itu, petugas Propam Polda Kepri langsung mengamankan Rn yang sedang memegang uang hasil setoran dari pemilik CPU bekas tersebut.

Sanksi yang diterima oknum polisi yang tertangkap OTT Saber Pungli ini jauh berbeda dengan yang dialami Jamaris, Kabid Kependudukan dan Catatan Sipil dan Irwanto, staff perkawinan. Status mereka sudah terdakwa.

Kedua ASN ini ditahan dan nasibnya belum jelas. Saat ini sidang terkait OTT Jamaris dan Irwanto ini sudah dalam tahap keterangan saksi di PN Batam. Terakhir sidangnya digelar, Senin (30/1) lalu. Tiga saksi dihadirkan dalam sidang.

Dalam keterangan tiga saksi itu disebutkan, pantauan yang dilakukan tim tersebut berawal dari laporan masyarakat yang banyak menyebutkan adanya indikasi pungli di Disduk Capil Batam.

“Saat itu (17/10) 2016 kami satu tim berlima orang mendapat surat perintah untuk menelusuri dugaan pungli di Disduk Capil Batam,” ujar saksi Abu Zanar.

Tim melakukan pemantauan dari pukul 10.00 WIB hingga 15.00 WIB.

“Sepanjang itu, kami melihat banyak orang yang bukan pegawai dengan bebas keluar masuk dari ruang Jamaris selaku kepala bidang kependudukan dan catatan sipil,” lanjutnya.

Sampai tiba waktu yang tepat, tim tersebut langsung melakukan penggeledahan sesuai surat perintah yang dimiliki. Saksi Abu selaku yang menggeledah terdakwa Jamaris.

Dalam penggeledahan, ditemukan uang Rp 2,4 juta disaku depan celana terdakwa dan Rp 1 jutaan di dalam dompet yang ada disaku belakang celana terdakwa.

“Uang dalam dompet tidak saya ‘gubris’ karena dianggap uang pribadinya. Tetapi uang yang Rp 2,4 juta itu saya pertanyakan,” kata polisi yang sudah bertugas sejak 30 tahun silam.

Abu mengatakan, uang itu semula disebut Jamaris adalah uang untuk pembayaran kartu kredit. Tapi saksi tidak meyakininya. Ia terus mengulang pertanyaan yang sama hingga Jamaris berucap duit tersebut dari masyarakat yang memberi tanpa ia minta.

“Uang terimakasih maksudnya yang mulia,” ujar saksi Abu.

Sementara dua saksi lagi yaitu Ronald dan Evri merupakan tim yang menggeledah ruang kerja terdakwa Irwanto, staf perkawinan Disduk Capil Batam (jabatan yang dinaungi terdakwa Jamaris). Mereka menemukan dua berkas berupa akte kelahiran di dalam map serta uang yang diselipkan masing-masing Rp 250 ribu dan Rp 100 ribu.

“Uang itu disebut terdakwa Irwanto memang untuk pengurusan akte kelahiran tersebut,” terang saksi Ronald.

Penggeledahan tim saber pungli itu membawa sejumlah barang bukti yang terbilang banyak. Uang Rp 2,4 juta, dua dokumen akte kelahiran yang diselipkan uang masing-masing Rp 250 ribu dan Rp 100 ribu, 68 berkas pengurusan surat-surat kependudukan dan perkawinan, serta puluhan KTP.

Atas barang bukti tersebut, majelis mempertanyakan maksud dan peran dari barang bukti itu. Seperti puluhan berkas dan KTP. Saksi tak mampu menjelaskan secara rinci kenapa barang bukti tersebut ikut disita. Alasan yang dikemukakan saksi hanya karena barang bukti itu ada di meja terdakwa Jamaris.

“Jika tidak ada hubungan dengan perkara kenapa ikut disita? kasihan yang punya berkas, karena masyarakat butuh dengan berkas-berkas ini,” tegas Hakim Ketua Edward.

Melihat penegasan hakim itu, dua terdakwa seolah mendapat angin segar. Mereka membantah keterangan saksi.

“Saya tidak pernah sebut uang itu dari masyarakat karena saya tidak pernah ditanya. Mereka (saksi) datang, terus geledah, foto, dan saya dibawa ke Polda,” dalih Jamaris.

Satu jam lebih sidang dengan pemeriksaan tiga saksi dari tim saber pungli dinyatakan selesai. Berlanjut ke tiga saksi yang merupakan warga yang biasa memberikan sejumlah uang untuk pengurusan surat-surat kependudukan. Tiga saksi inilah yang buat terdakwa cukup tertunduk malu. Sebab, terungkap tentang adanya tarif siluman di Disduk Capil. (cr1/nji)