Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riki Indrakari. Foto: Iman Wachyudi/ batampos.co.id

batampos.co.id – DPRD Batam, menyokong usulan pembangunan UPT Penanggulangan Kemiskinan.

Pembentukan UPT ini diharapkan menjadi salah satu upaya dalam mengatasi masalah sosial kemiskinan dan pelayanan masyarakat miskin.

Ketua Komisi IV DPRD Batam Riky Indrakari menilai, lewat UPT penanggulangan kemiskinan bisa efektif. Sebab, tugasnya sudah terfokus ketimbang jadi satu dengan SKPD.

“Selama ini kan terpencar di beberapa dinas,” kata dia, kemarin.

Menurut dia, pola UPT Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan dari database Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Selanjutnya, pemberdayaan dan pengetasan kemiskinan oleh UPT dilakukan dalam bentuk memandirikan masyarakat tersebut.

Istri sebagai tulang punggung kedua setelah suami diberikan pemberdayaan. Sehingga mereka bisa mandiri dan ikut menjadi pendorong ekonomi keluarga. Intinya ke depan pola penagulangan kemiskinan di Batam harus lah lintas sektor.

“Mengentaskan keluarga agar bisa keluar dari jerat kemiskinan,” terang Riky.

Selain itu pembagian sembako murah bagi masyarakat bisa dilakukan UPT ini. Namun begitu, pembagian sembako, diusulkan dalam bentuk voucher. Dimana pembagiannya melibatkan perangkat RT dan RW di masing-masing daerah.

“Ditentukan kriteria penerima sehingga tak ada lagi orang yang mampu ikut mengambil sembako murah ini,” tuturnya.

Anggota Komisi IV DPRD Batam Uba Ingan Sigalingging menilai, paradigma pembangunan ini harus dirobah. Seharusnya pemko lebih komprehensif menangani hal-hal yang bersifat penangulangan kemiskinan dan yang berhubungan ketenagakerjaan.

“Yang saya lihat saat ini lebih kepada menggusur orang miskin ketimbang menggusur kemiskinan,” ucapnya. (rng)

Advertisement
loading...