batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri belum juga memutus angka kenaikan tarif listrik PLN Batam meski sudah belasan kali menggelar rapat dan pembahasan. Namun lembaga legislatif itu berjanji akan menetapkan kenaikan tarif listrik Batam (TLB) itu paling lambat Senin (13/2), pekan depan.
“Dari hasil pembahasan hari ini (kemarin, red) memang masih belum ada kesimpulan. Namun demikian sudah mengarah pada rencana kenaikan,” ujar anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua, usai rapat dengan PLN Batam di Kantor DPRD Kepri, Kamis (9/2).
Rudy mengakui, pembahasan rencana kenaikan TLB memang cukup alot. Pembahasan masih berkutat pada persentase kenaikan tarif. Sejauh ini belum ada kata sepakat antara DPRD, PLN, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.
Rudy menyebut, saat ini Pemprov Kepri mengusulkan TLB naik 47 persen atau menjadi Rp 1.352 per kWh. Sementara PLN Batam menginginkan TLB menjadi Rp 1.467 per kWh atau naik sebesar 58 persen dari tarif saat ini.
“PLN Batam ingin tarif listrik rumah tangga sama dengan tarif listrik nasional,” kata Rudy.
Sementara DPRD, lanjut Rudy, bersikap lebih hati-hati sebelum menentukan angka kenaikan tarif TLB untuk kemudian direkomendasikan ke Gubernur Kepri. Sebab dewan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk beban ekonomi masyarakat Batam.
Di satu sisi, DPRD Kepri juga memikirkan eksistensi PLN Batam sebagai penyedia listrik. Sebab kenaikan tarif tersebut sangat menentukan kelangsungan layanan PLN Batam ke depannya.
Rudy menambahkan, DPRD Kepri masih menunggu sikap dari Gubernur Kepri Nurdin Basirun terkait persoalan ini. Pihaknya sudah meminta Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kepri untuk segera melakukan koordinasi dengan gubernur.
“Sambil melakukan evaluasi secara internal, kami juga menunggu kebijakan gubernur seperti apa. Karena kemampuan PLN sudah mulai goyang, tentu perlu ada kebijakan secepatnya,” tutup Rudy.
Terpisah, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan dirinya selaku pimpinan DPRD Kepri masih menunggu hasil pembahasan lintas komisi, yakni Komisi II dan Komisi III.
Pada penilaiannya, angka yang diusulkan masih dalam batas kewajaran. Apalagi simulasi kenaikannya masih di bawah Rp 100 ribu. Untuk itu, dia berharap kenaikan tarif listrik ini dapat diterima semua kalangan, terutama kalangan pelanggan rumah tangga golongan I (R-1) dan pelanggan rumah tangga golongan II (R-2).
“Kalau listrik terus menyala, siapa yang senang? Tentu masyarakat. Ini yang perlu sama-sama kita sikapi,” kata Jumaga, kemarin.
Dia berharap masyarakat Kota Batam lebih bijak dan realistis menyikapi kenaikan tarif listrik ini. Sebab secara nominal, angkanya tidak terlalu besar. “Mungkin lebih mahal biaya beli rokok sebulan dibandingkan dengan bayar kenaikan listrik,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Sementara Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Samsul Bahri, enggan berkomentar banyak terkait tarik ulur pembahasan kenaikan TLB di DPRD Kepri. Menurut dia, pihaknya akan tetap mengikuti jalannya rapat dan pembahasan yang dijadwalkan para wakil rakyat itu.
“Kami sifatnya menunggu saja keputusan di dewan,” kata Samsul, tadi malam.
Dia juga tidak mau berkomentar soal besaran kenaikan yang diusulkan Pemprov Kepri, yakni sebesar 47 persen. Namun jika informasi itu benar, maka menurutnya usulan belum sesuai keinginan PLN Batam.
“Masih jauh itu,” katanya.
Samsul menjelaskan, PLN Batam menginginkan tarif pelanggan golongan R-1 dan R-2 naik sebesar 58 persen atau menjadi Rp 1.467 per kWh. Saat ini, tarif listrik untuk pelanggan R-1 sebesar Rp 911 per kWh. Sedangkan tarif golongan R-2 sebsar Rp 940 per kWh.
Senada dengan Jumaga Nadeak, Samsul menegaskan usulan kenaikan tarif ini semata-mata untuk menjamin kelangsungan dan eksistensi layanan PLN Batam. Bukan untuk mencari keuntungan yang lebih besar untuk perusahaan.
“Intinya untuk menyelamatkan listrik kita,” kata Samsul lagi.
Selama ini PLN Batam menggunakan sistem subsidi silang. Di mana pelanggan industri mensubsidi pelanggan rumah tangga. Sehingga tarif pelanggan rumah tangga lebih murah.
Namun belakangan ini konsumsi listrik oleh pelanggan industri terus berkurang. Sebaliknya, jumlah pelanggan kategori rumah tangga terus meningkat.
“Sehingga sudah saatnya kami melakukan penyesuaian tarif untuk pelanggan rumah tangga,” kata dia. (par)