Iklan

batampos.co.id -Setelah disahkan, anggaran pendidikan di Kepri dialokasikan sebesar 26,09 persen dari total APBD Provinsi Kepri. Alokasi 26,09 persen atau sebesar Rp 876,9 miliar ini dirincikan dalam empat jenis pengeluaran. Mulai dari pembayaran program, kegiatan, termasuk gaji pada dinas pendidikan sebesar Rp 280,2 miliar, lalu pembayaran gaji guru SMA/SMK sebesar Rp 209,6 miliar, pembayaran belanja hibah BOS sebesar Rp 367,7 miliar, dan terakhir sebagai dana belanja hibah bantuan sosial pendidikan sebesar Rp 19,39 miliar.

Iklan

Kemudian mengenai rancangan pembangunan di bidang pendidikan, Gubernur Provinsi Kepri Nurdin, juga punya rencana jangka panjang dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di antaranya adalah tenaga pendidik di seluruh sekolah menengah atas paling tidak diwarnai lulusan strata tiga.

“Kalau perlu saya dorong mereka (guru-guru, red) bisa sampai S3,” tegas Nurdin, kemarin.

Bukan tanpa alasan Nurdin berpendapat sedemikian. Ia ingin dalam membangun pendidikan menoleh kebijakan dan cara pandang Asia Timur. Tiongkok dan Korea Selatan, kata Nurdin, dalam membangun pendidikan juga memberikan perhatian besar dalam peningkatan kualitas guru-guru.

“Sekarang terbukti bagaimana negara-negara Asia Timur itu bisa melahirkan SDM-SDM berkualitas yang tersebar di dunia,” ungkap Nurdin. Dalam waktu dekat, Nurdin juga berencana akan meneken kerja sama dengan Politeknik Negeri Batam untuk memberikan beasiswa kepada para pelajar Kepri.

Mengenai peralihan wewenang SMA/SMK yang kini jadi ranah Pemprov Kepri, Nurdin juga sudah menegaskan, bahwasanya keputusan pemerintah pusat itu adalah peluang dan bukan sebuah beban.

“Menurut kami itu peluang untuk berprestasi. Kami sekarang jadi punya kewenangan untuk membangun gedung sekolah yang bagus, pendidikan harus bagus, guru harus sejahtera. Karena itu kini menjadi kewajiban kami,” ucap Nurdin. (aya)