Iklan
Ilustrasi

batampos.co.id – Penawaran kerjasama pengolahan sampah oleh perusahaan asal Korea Selatan, Dae Cheong mendapat sorotan dari DPRD Batam. Dewan meminta, Pemko Batam mematangkan kerjasama tersebut. Sehingga pengelolaan sampah mengandeng pihak asing benar-benar terwujud di Kota Batam.

Iklan

“Jangan sampai gagal lagi seperti tahun-tahun lalu. Yang jelas, kami menyambut baik kerja sama ini,” ujar anggota Komisi III DPRD Batam, Jeffry Simanjuntak, kemarin.

Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa, Batam itu mengapresiasi langkah Pemko Batam yang menghindari tipping fee dan lebih mengutamakan kerja sama. Apalagi, saat ini Batam belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang tipping fee.

“Jadi tak ada beban anggaran pengelolaan sampah,” kata dia.

Jefri mengaku segera mengundang Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Batam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menjelaskan konsep kerjasama kedua belah pihak itu. Ia mempertanyakan sistem yang akan digunakan dalam mengelola sampah. Termasuk tata cara perusahaan mengembalikan modal.

“Perusahaan tersebut berinvestasi dengan modal yang sangat tinggi. Kami ingin tahu, persentase mereka dalam berinvestasi. Jangan kegagalan kemarin, terulang lagi di tengah jalan,” kata Jefri.

Sebelumnya, perusahaan asal Korea Selatan, Dae Cheong, menawarkan kerjasama pengolahan sampah kepada Pemko Batam. Perusahaan ini memiliki teknologi pengolahan sampah menjadi sumber energi listrik. Dae Cheong, diklaim mampu mengolah 100 ton sampah menjadi 1-2 megawatt listrik.

“Tak perlu dipilah. sampahnya langsung bisa dibakar,” ujar Vice Chairman Dae Cheong, Lee Youn Hee melalui perwakilannya di Indonesia, Jumat (10/2).

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, listrik dari hasil pembakaran sampah ini bisa dijual ke PLN dengan harga 18,77 sen dolar atau Rp 2.400-2.500 per KWh. Untuk pengolahan sampah ini, nilai investasinya 110 ribu dolar Amerika dan biaya operasional 10-20 dolar per ton.

“Seratus ton itu minimal yang bisa dilakukan modul kita. Tapi bukan berarti hanya 100 ton per hari. Bisa sampai 500 bahkan 800 ton. Kalau Batam hasilkan 1000 ton pun kita bisa,” kata dia.

Wali Kota Batam, Rudi menanyakan terkait tipping fee. Karena, saat ini Batam belum memiliki perda tentang tipping fee. Sebagai tindaklanjut pertemuan tersebut, Pemko Batam minta pihak perusahaan tersebut membuat feasibility studies yang sudah dilengkapi dengan rekomendasi dari PLN.

“Bentuknya murni kerjasama dan kami menghindari tipping fee,” ujar Rudi. (rng)