batampos.co.id – Presiden Ke-3 RI B.J. Habibie menilai, Indonesia selama ini mempunyai banyak sumber daya manusia (SDM) terdidik. Namun, lapangan kerjanya masih kurang.
Akibatnya, banyak warga berpendidikan tinggi yang merantau ke luar negeri dan bekerja di sana.
’’Daya saing yang tinggi itu hanya bisa ditempa jika manusia yang bersangkutan tidak nganggur, tidak di-PHK. Sepintar apa pun orang, kalau tidak ada kesempatan untuk menerapkan dan mengembangkan inovasi, ya daya saing bangsa tidak mampu ditingkatkan,’’ katanya dalam Presidential Lecture di kantor Bank Indonesia (BI) Senin (13/2/2017).
Dia mengusulkan bank sentral melalui BI Institute mengkaji pembuatan neraca jam kerja. Tujuannya, mengukur tingkat produktivitas masyarakat Indonesia.
Habibie merasa resah dengan tingginya impor. Menurut dia, pemerintah harus memperjuangkan produk dalam negeri.
Bagi Habibie, tingginya impor mencerminkan rendahnya dukungan negara terhadap daya saing dan inovasi anak bangsa.
Dengan pembuatan neraca jam kerja, pemerintah bakal lebih mudah mengukur dan mengambil kebijakan mengenai pembukaan lapangan kerja serta menilai tingkat produktivitas pekerja.
Habibie juga menyatakan dukungannya terhadap proyek pesawat R80 dan N245. Rencananya, dua jenis pesawat tersebut diproduksi di dalam negeri.
Masing-masing dirakit PT Regio Aviasi Industri dan PT Dirgantara Indonesia. Dengan diproduksinya dua pesawat itu, nilai impor, terutama barang modal di sektor transportasi, akan berkurang.
’’Kita harus bikin pesawat karena tidak mampu membayar (impor pesawat, Red). Uang dari mana?’’ ujarnya.
Habibie yang juga cendekiawan di bidang industri penerbangan berpesan agar positioning industri di sektor strategis diperkuat.
Dia berharap minimal 60 persen kebutuhan sarana transportasi dan infrastruktur di Indonesia dipenuhi anak bangsa.
Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo menuturkan, sejauh ini ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup baik. Terbukti, pertumbuhan ekonomi 2016 mencapai 5,02 persen atau lebih tinggi kalau dibandingkan pada 2015 sebesar 4,8 persen.
’’Begitu banyak negara yang ekonominya tidak bisa tumbuh dengan baik, bahkan tumbuh negatif. Kita dari sisi moneter harus bisa menjaga nilai rupiah dan bisa menjaga agar penghasilan riil masyarakat tidak tercuri karena harga barang dan jasa meningkat. Dengan data terbaru defisit transaksi berjalan 0,8 persen itu kondisi terbaik kita selama ini,’’ paparnya. (rin/c14/sof)