batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengaku kaget mendengar PT. Pembangunan Kepri (PK) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kepri terbelit utang sampai Rp10 miliar. Nurdin berjanji akan membenahi manajemen BUMD tersebut menjadi lebih baik lagi.

“Miris juga rasanya, mendengar BUMD kita terbelit utang sampai Rp10 miliar. Tentu ada yang salah dengan manajemen yang ada,” ujar Gubernur Nurdin menjawab pertanyaan Batam Pos. Jumat (17/2) lalu di Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Ditegaskan Nurdin, untuk mengetahui apa penyebabnya, sampai timbulnya utang tersebut. Pihaknya akan melakukan klarifikasi langsung kepada pihak BUMD Kepri. Apalagi PT Pembangunan Kepri merupakan badan usaha yang dibentuk oleh Pemprov Kepri.

“Memang seharusnya, BUMD adalah tulang punggung pemerintah daerah dalam mendorong berkembangnya pembangunan daerah,” papar Nurdin.

Menurut Nurdin, untuk membentuk BUMD yang mapan, memang membutuhkan manajemen yang profesional. Lahirnya BUMD tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah sendiri. Atas dasar itu, pihaknya akan sedaya upaya untuk membantu PT Pembangunan Kepri bangkit kembali.

“Apabila BUMD kita sehat, maka lapangan pekerjaan akan tercipta. Persoalan yang ada harus kita carikan jalan keluarnya. Sehingga peran BUMD menjadi penting dalam mengisi pembangunan daerah,” tutup Nurdin.

Direktur PT. Pembangunan Kepri (PK), Rudianto Ruben mengatakan kondisi perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Kepri yang dipimpinnya semakin memprihatinkan. Jangankan untuk memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemprov Kepri, untuk bertahan saja susah. Apalagi sejak dilantik, dirinya sudah harus menanggung utang sebesar Rp10 miliar dari pimpinan sebelumnya.

Dikatakannya, sejak dirinya dilantik menggantikan Muhammad Syahrial pada 7 Maret 2014, kondisi keuangan BUMD dalam keadaan morat-marit. Karena dirinya harus menanggung beban utang yang ditinggalkan. Pihaknya sudah berupaya untuk bangkit dengan berbagai cara. Tetap saja belum bisa menstabilkan kondisi keuangan PT. Pembangunan Kepri.

Disebutkannya juga, dengan kondisi keuangan yang semakin memprihatinkan, pihaknya juga terpaksa melakukan efesiensi tenaga kerja. Dari awalnya yang jumlahnya hampir 20 pekerja, kini yang tersisa hanya tinggal 4 orang pekerja. Masa baktinya akan berakhir pada 2019 mendatang. Sebelum tiba waktu tersebut, dirinya masih terus berupaya berbuat. Sehingga ada hasil yang signifikan dibawah kepimimpinannya.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah menilai kinerja BUMD sekarang ini jauh lebih baik, apabila dibandingkan dengan yang sebelumnya. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, tanggungjawab untuk memproteksi atau menjaga kesehatan keuangan BUMD.

“Terpuruknya kondisi BUMD, tidak bisa disalahkan dengan manajemen BUMD sepenuhnya. Karena persoalan yang terjadi, penyebabnya adalah kegagalan masa lalu,” ujar Iskandarsyah.(jpg)

Respon Anda?

komentar