Iklan
Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua. Foto: batampos.

batampos.co.id – Kondisi keuangan Pemprov Kepri masih belum stabil. Meskipun baru melakukan pembagian Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepri sudah melakukan efesiensi anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov Kepri.

Iklan

“Informasi yang saya terima dari OPD, efesiensi yang dilakukan baru mereka ketahui saat penerimaan DPA. Persentasenya mencapai 15 persen dari nilai anggaran yang diterima setiap OPD,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua menjawab pertanyaan Batam Pos, Minggu (26/2) di Tanjungpinang.

Menurut Rudy, meskipun dirinya bukan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, sempat mempertanyakan terkait adanya kebijakan ini. Akan tetapi TAPD beralasan, keputusan yang dibuat merupakan tindaklanjut dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Masih kata Rudy, adanya perubahan ini, akan membuat OPD kalang kabut.

“Sampai sekarang ini, TAPD tidak bisa menunjukan dasar evaluasi yang mengharuskan adanya pemangkasan anggaran disetiap OPD. Bahkan jumlahnya mencapai Rp100 miliar,” papar Rudy.

Lebih lanjut, Rudy menilai timbulnya persoalan ini besar kemungkinan kesalahan predeksi pendapatan. Bahkan ada kebutuhan Guru Tidak Tetap (GTT). Dipaparkan Rudy, pos-pos yang terkena efesiensi adalah perjalanan dinas dan belanja barang/jasa. Politisi Partai Hanura tersebut prihatin, karena masing-masing OPD harus membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang baru.

“Sudah APBD kita telat pengesahaanya. Kini keterlambatan ditambah dengan adanya kebijakan ini. Karena semua OPD sibuk melakukan perbaikan,” tutup Rudy Chua.

Sementara itu, Akademisi Stisipol Tanjungpinang, Zamzami A Karim menilai persoalan yang dialami Pemprov Kepri saat ini terjadi, bisa disebabkan oleh realiasi pendapatan tidak sesuai dengan target. Artinya ada kegagalan dalam menyusun asumsi APBD Kepri 2017. Menurut Zamzami, bisa saja memang petunjuk dari evaluasi Kemendagri.

“Secara nasional sektor pendapatan menurun, tentu kondisi ini mempengaruhi Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah. Artinya ada kemungkinan dipengaruhi oleh faktor tersebut,” ujar Zamzami.

Seperti diketahui, APBD Provinsi Kepri TA 2017 disahkan sebesar Rp3.360 triliun. Terdiri dari komponen pendapatan sebesar Rp3,201 triliun dan komonen belanja sebesar Rp3,360 triliun.(jpg)