batampos.co.id – Dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat di Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan, saat ini masih terus dilakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) oleh tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjungpinang.

“Proses penyelidikannya masih terus berlanjut. Kami masih mengumpulkan keterangan pihak terkait,” ujar Kasi Pidsus Kejari Tanjungpinang, Benny Siswanto.

Sementara saat ditanya jenis proyek yang mendapat ADD di Desa Malang Rapat tersebut, Benny enggan menyampaikan informasi lebih detail dengan alasan karena masuk dalam tahap penyelidikan.

“Kalau sudah rampung tentu akan kami sampaikan. Yang jelas ada sekitar 10 orang yang sudah kami mintai keterangan. Tapi untuk rinciannya saya tidak bisa menyebutkan,” kata Benny.

Sementara dari data yang dihimpun, belum lama ini di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang yang telah didirikan fasilitas cold storage atau tempat pendinginan dan pengawet ikan hasil tangkapan nelayan disana.

Pembangunan cool storage ini didirikan dengan menggunakan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia sebesar Rp1,8 milyar.

Saat itu, sekretaris BPMPKB Kabupaten Bintan Roni Kartika menyampikan bahwa Cool storage tersebut nantinya juga akan dikelola dalam bentuk BUMDes setelah dilakukan penyerahan aset dari Kemendes ke Desa.(ias)

Respon Anda?

komentar