batampos.co.id-Sebanyak 700 Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum menerima gaji. Lantaran terlambatnya penggunaan APBD 2017. Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah menegaskan APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2017 sudah bisa digunakan.
“Dari data base yang kita punya, jumlah PTT di lingkungan Pemprov Kepri ada sekitar 700 orang,” ujar Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemprov Kepri, Dedi Alfian menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (3/3) di Tanjungpinang.
Terkait persoalan belum diterimanya gaji para pegawai, Dedi mengaku belum mendapatkan laporan dari bagian pengadaan BKD dan SDM Provinsi Kepri. Ditanya berapa jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang dipekerjakan di lingkungan Pemprov Kepri, Dedi mengatakan THL berada langsung dibawah masing-masing OPD.
“Kalau untuk THL, kita tidak memiliki datanya. Karena itu berada langsung di masing-masing OPD yang ada di lingkungan Pemrpov Kepri.
Mengenai hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah mengatakan APBD Kepri sudah bisa digunakan. Menurut Sekda, terlambatnya penggunaan anggaran 2017, karena adanya evaluasi dari Kemendagri. Apalagi untuk kebutuhan gaji guru sebesar Rp28 miliar masih belum masuk dalam perencanaan kemarin.
” Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri sudah mengajukan Uang Pangkal (UP). Artinya dengan pengajuan itu, APBD sudah bisa berjalan,” ujar Arif Fadillah di Masjid Raya Dompak, kemarin.
Mantan Sekda Karimun tersebut menegaskan, dirinya sudah meminta setiap OPD untuk segera menyelesaikan kewajiban kepada PTT yang ada. Karena sudah masuk bulan ketiga, mereka belum menerima gaji. Selain soal PTT, Arif juga mendesak masing-masing OPD untuk menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan menyampaikan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
“Kita harus bergerak cepat, jangan sampai anggaran yang ada tidak terserap. Apalagi anggaran untuk pembangunan fisik,” tegas Sekda.(jpg)