batampos.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Hasyimah mengatakan saat ini terdapat sedikitnya 36 ribu lebih warga miskin yang tercatat di Pemerintah Kota Batam.
Dari jumlah tersebut, saat ini hanya 32 ribu yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Salah satunya melalui Bantuan Langsung Non Tunai (BLNT).
“Jadi masih ada sekurangnya empat ribu lagi jumlah orang miskin yang belum mendapatkan bantuan dari pusat karena alasan keterbatasan anggaran,” papar Hasyimah, Selasa (7/3).
Hasyimah mengatakan pemerintah pusat telah meminta kepada Pemerintah Kota Batam mendata kembali berapa jumlah pasti masyarakat miskin yang masih perlu bantuan.
Dari empat ribu tersebut, lanjutnya, akan diverifikasi kembali untuk memastikan jumlahnya.
“Kami akan cek data dan turun ke lapangan. Ada beberapa dari mereka yang telah meninggal dunia, pindah dari Batam, atau kesejahteraannya telah meningkat. Nah yang ini akan kita hapus datanya. Sehingga yang mendapatkan bantuan adalah mereka yang tepat sasaran,” jelas mantan Kepala Bidang PLS, Dinas Pendidikan Kota Batam ini.
Hasyimah menambahkan, verifikasi ini wajib dilakukan untuk memastikan warga yang mendapat bantuan benar- benar masuk dalam kriteria masyarakat miskin seperti tidak memiliki penghasilan yang tetap atau dibawah Rp 2 juta, sehingga tidak sanggup membayar biaya pengobatan, pendidikan, dan makan sehari-hari, dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak.
“Hal ini diketahui dari RT/RW dan lurah setempat, makanya kami akan berkoordinasi juga dengan mereka,” ucap perempuan berkacamata ini.
Mengenai korban penggusuran yang berpindah tempat, Hasyimah menegaskan pendataan berdasarkan daerah asal. Hal ini guna menghindari pendaftaran ganda.
“Termasuk yang tinggal di rumah bermasalah, ini yang kami data lagi, dan memastikan mereka masuk kategori miskin,” tambahnya.
Pemerintah Kota Batam juga tengah mencarikan solusi bagi masyarakat miskin yang belum bisa ditangani oleh pemerintah pusat. “Kami diminta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan membentu pemerintah pusat memberikan bantuan kepada mereka. Solusinya masih kami cari,” ujar perempuan yang pernah menjabat Kepala Sekolah SN 007 Sekupang ini.
Sementara itu Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad meminta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk segera menuntaskan permasalahan ini.
“Jangan sampai timbul gejolak diantara mereka yang dulunya menerima bantuan sekarang tidak lagi. Makanya diperlukan verifikasi ini,” kata Amsakar.(cr17)