batampos.co.id – Terkait kekosongan obat di seluruh Rumah Sakit, Puskesmas dan Postu di Lingga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lingga ajak Dinas Kesehatan (Dinkes) hearing. Hal ini guna mencari solusi jangka pendek agar kebutuhan dan pelayanan dasar kesehatan masyarakat berjalan baik, Senin (6/3) kemarin.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejak awa tahun 2017 kekosongan obat, infus, kantong darah hingga sarung tangan petugas medis terjadi di seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemkab Lingga. Selain membuat pelayanan terganggu hal ini juga dikeluhkan pasien karena biaya dibebankan kepada pihak pasien. Meskipun pasien memiliki BPJS, KIS, Jaminan Kesehatan Lingga Terbilang (JKLT) dan Askes.
Ketua Komisi III DPRD Lingga, Noorden usai hearing kepada Batam Pos mengatakan, perlu ada langkah jangka pendek menyelesaikan persoalan ini. Pelayanan RS harus tetap berjalan.
“Tadi kami sudah dengar semua keterangan pihak Dinkes. Jadi kami minta agar mereka mengatasi, minimal ada solusi jangka pendek dululah,” ungkapnya.
Permasalahan ini jelas Nooerdin, akibat gagalnya kegiatan lelang obat tahun 2016 lalu. Hingga berdampak pada stok obat tahun 2017. Kerjasama yang dijalin daerah dengan pihak penyedia obat tidak berjalan baik hingga membuat hilangnya kepercayaan penyedia obat kepada daerah. Diduga akibat hutang yang menumpuk sejak 2014 silam dan belum dilunasi daerah hingga kini.
“Di daerah ini ada dua lembaga yang menyediakan program kesehatan gratis, yakni BPJS dan JKLT. Tapi peserta program ini masih harus keluar biaya lagi untuk membeli obat yang tidak terdapat di RS. Tentulah itu menjadi keluhan masyarakat,” kata dia.
Namun, setelah adanya perubahan di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga pada peunghujung tahun 2016, Pemkab mulai optimis dapat mengembalikan kepercayaan dan nama baik tersebut.
Saat ini, Dinkes Lingga sudah mendapatkan pihak ketiga penyedia obat dan tengah menginput E-Katalog tiap jenis obat-obatan yang dibutuhkan rumah sakit dan puskesmas di daerah.
“Dinkes kan sudah ada kerjasama dengan sejumlah apotik lokal. Kita minta mereka meninjau ulang kerjasama tersebut agar obat-obatan ini bisa cepat tersedia lah. Sambil menunggu proses lelang obat yang besar itu,” ujar Noorden.
Noorden meyakini, permintaan pihaknya itu bisa menjadi solusi efektif mengatasi masalah kekosongan obat sementara waktu.
“Kalau sekiranya pelelangan atau pengadaan obat ini berjalan lambat, itu bisa jadi solusi. Kita berharap jangan sampai obat ini tidak ada sama sekali,” tuturnya.
Pihak DPRD, lanjut Noorden, juga menekankan kepada Pemkab Lingga untuk lebih memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat di sektor kesehatan tersebut. Karena selain merupakan kebutuhan vital masyarakat, kesehatan juga tertuang dalam skala prioritas dan visi misi Bupati Lingga.
“Kalau menyangkut keuangan daerah, janganlah sampai hal itu membuat kinerja dinkes jadi menurun dan terkesan lambat. Kami minta ini jadi prioritas daerah,” tutupnya. (mhb)