Kamis, 12 Februari 2026

Honorer Pemprov Belum Gajian

Berita Terkait

batampos.co.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri menggelar rapat evaluasi pelaksanaan APBD Kepri Tahun Anggaran 2017. Rapat evaluasi APBD ini dilakukan bersama TAPD Pemprov Kepri terkait pelaksanaan APBD 2017. Hal ini disampaikan Anggota Komsi II DPRD Kepri, Rudy Chua menjawab pertanyaan Batam Pos, Minggu (12/3) di Tanjungpinang.

Menurut Rudy, pelaksanaan APBD yang pengesahannya sudah terlambat, tetapi sampai saat ini masih belum berjalan. Masih kata Rudy, DPRD Kepri memang rutin melakukan evaluasi terkait pelaksanaan APBD. Lebih lanjut katanya, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Hari Lepas (THL) di lingkungan Pemprov Kepri sudah jalan tiga bulan belum mendapatkan gaji.

“DPRD tentu akan mempertanyakan, apa yang menjadi penyebab molornya pelaksanaan APBD 2017. Padahal pengesahaan dan evaluasi sudah lama selesai ,” papar Rudy.

Ditambahkan Rudy, pada kesempatan besok (hari ini,red) DPRD juga akan mempertanyakan mengenai adanya statment Sekda Kepri, Arif Fadillah yang menyebutkan kualitas pejabat Kepri jauh dibandingkan dengan pejabat-pejabat Karimun. Ditegaskan Rudy, penegasan ini menimbulkan polemik di interval pejabat di lingkungan Pemprov Kepri.

“Sifatnya hanya klarifikasi, apakah benar atau tidak adanya statmen tersebut,” jelas Rudy.

Terpisah, Sekda Kepri TS.Arif Fadillah, membantah dirinya membeda-bedakan tinggi rendahnya titel dan pendidikan Pejabat dari Karimun dengan sejumlah pejabat lain yang saat ini menjabat di Provinsi Kepri. Namun demikian, Ia mengakui, kalau Pejabat di Provinsi Kepri memang masih perlu sekolah.

“Saya tidak pernah membedakan, dan mengatakan Pejabat-Pejabat dari Karimun lebih pintar atau Unggu. Saya hanya mendorong agar semua pejabat dan ASN di Kepri supaya sekolaj,”ujar TS.Arif Fadillah, Jumat (10/3) lalu.

Dikatakan Arif, pejabat pemprov Kepri saat ini banyak yang mau sekolah, dan saat ini ada 13 orang pegawai dilingkungan pemerintah yang mengajukan melanjutkan pendidikan dari S1 ke S2 dan bahakan S3, kesejumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pemerintah provinsi. Terkait tanggapan Masyarakat dengan statement dan pernyataanya itu, TS.Arif Fadilah mengatakan, perlu diluruskan, hingga tidak salah, karena dirinya mau mendorong orang Supaya sekolah.

“Alhamdulillah, kawan-kawan yang sudah mau sekolah bagus. Yang belum agar hendaknya dapat sekolah dan kalau sekolah juga menggunakan duit pribadi, bukan anggaran APBD,” tegas Arif.

Selain itu, Arif juga mengatakan, pejabat Kepri saat ini juga banyak yang Pintar-pintar, dan mengenai statementya yang dikutip salah satu media di Karimun, dikatakan Arif hanya mau memojokan dirinya.

“Yang jelas saya tidak pernah membedakan, hanya penafsiran yang salah. Sehingga timbul pemberitaan yang tidak-tidak,” jelas Arif. (jpg)

Update