batampos.co.id – Wakil Ketua I DPRD Natuna Hadi Candra mengatakan, persoalan listrik Desa di Natuna belum tunutas. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang diprogramkan belum berjalan sesuai rencana.
Candra mencontohkan, kondisi listrik di Desa Kerdau Kecamatan Subi. Pulau terluar tersebut hingga saat ini masih gelap. PLTS yang senilai Rp 10 miliar program dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) tahun 2014 lalu sudah rusak.
“Persoalan listrik Desa belum tuntas. Contoh di Desa Kerdau. Baru tiga bukan PLTS dibangun sudah rusak. Kondisi serupa di Desa Pulau Panjang di Kecamatan Subi,” ungkap Candra dikantor DPRD Natuna, Senin (13/3).
Kondisi ini katanya, setelah menerima pengaduan masyarakat dalam agenda reses DPRD di Kecamatan Subi pekan lalu.
Di Desa Kerdau sambung Candra, Pemerintah sudah membangun PLTS dengan kapasitas 50 KVA. Rencananya untuk mensuplai pabrik es mini nelayan. Namun program tersebut tidak direalisasi, karena PLTS sudah rusak setelah tiga bulan beroperasi.
Dikatakan Candra, DPRD mengharapkan perhatian Pemerintah Provinsi memberikan solusi agar Desa Kerdau dan Desa Pulau Panjang di Subi kembali diterangi litrik. Karena untuk urusan kelistrikan ini sudah menjadi kewenangan Pemerintah provinsi. Dan menjadi aset Pemerintah Provinsi.
“Desa Kerdau dan Desa Pulau Panjang ini adalah wilayah pulau terluar. DPRD berharap menjadi Pemerintah Provinsi soal listrik Desa di Natuna, karena sampai sekarang tersebut masih gelap gulita,” sebut Candra.(arn)
