batampos.co.id – Praktisi hukum Batam, Ampuan Situmeang, mengatakan masalah komunikasi pimpinan BP Batam dengan kalangan pengusaha turut menyumbang instabilitas perekonomian di Batam.
“Saya melihat masalah kita bukan masalah yuridis, bukan masalah ekonomi. Tapi masalah komunikasi,” kata Ampuan yang juga menjadi pembicara dalam diskusi kemarin.
Karena itu, Ampuan merekomendasikan agar dibentuk tim khusus yang nantinya memediasi pengusaha dengan BP Batam.
Selain itu, dia juga menganggap banyak kebijakan dari pimpinan BP Batam yang baru membuat gaduh masyarakat Batam.
“Hukum itu dibuat untuk akomodir masyarakat, namun ini jadinya menyalahkan pengusaha,” katanya.
Ia mengingatkan kembali bahwa yang membangun Batam itu adalah pengusaha. Karena ketika Batam mulai terbentuk pada tahun 1973, Otorita Batam saat itu mengundang pengusaha dari luar Batam untuk investasi di Batam.
“Dulu lahan itu dikasih-kasih, perizinannya belakangan. Yang penting ada pembangunan di Batam. Kalau dibilang mafia, kita semua mafia. Banyak cincai-cincainya. Kalau tidak, Batam ini tak bisa dibangun,” tegasnya.
Menurutnya selama ini pemerintah merupakan bagian dari masalah. Pemerintah menciptakan peraturan yang malah mempersulit masyarakat dan hanya berniat untuk memeras masyarakat.
Ia meminta agar ke depannya BP Batam mau membuka forum diskusi seluas-luasnya kepada masyarakat dan kalangan pengusaha.
“Kesalahpahaman ini bukan masalah yuridis tapi terletak pada masalah komunikasi,” ungkapnya. (ian/nur)