batampos.co.id – Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Natuna Wan Zawali beserta pengurus dan anggota mendatangi Kantor DPRD Natuna, Kamis, (30/3 siang.
Kedatangan Ketua LAM ini meminta DPRD mendesak pemerintah mengawal kasus penembakaan kediaman ketua LAM yang terjadi, Selasa (28/3) dini hari kemarin.
Rombongan LAM diterima Ketua DPRD Kabupaten Natuna Yusripandi, dan anggota dewan lainnya. Dan membahas terkait insiden penembakan di rumah Ketua LAM Wan Zawali di Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Dalam pembicaraan tersebut Wan Zawali menceritakan kronologis kejadian malam itu.
“Pada malam itu, ada suara berdentum-dentum, tapi saya belum tau apakah itu penembakan atau apa. Cuma saya pada malam itu, lampu hidup saya matikan, malam itu hari hujan, ” papar Wan Zawali di ruang paripurna DPRD.
Atas kejadian itu kata Wan Zawali, atap rumahnya dan mobil dinas Avanza BP1010 N yang diparkir di sebelah rumah berlobang sampai satu ban mobil ikut berlubang.
Insiden malam itu sambungnya, tidak menimbulkan korban jiwa atau luka, namun ada rasa takut. Baik di pihak keluarga saya maupun warga. Kasus ini sekarang memang sudah ditangani oleh kepolisian dalam hal ini Polres Natuna dan pihak TNI, tinggal menunggu prosesnya.
“Kami dan warga ada rasa takut setelah penembakan itu. Kami inginkan DPRD sebagai wakil rakyat mengawal proses kasus ini sampai ke pusat,” sebut Wan Zawali.
Camat Bunguran Timur Asmara Juana Suhardi yang hadir dalam pertemuan di paripurna DPRD tersebut mengatakan, kasus penembakan rumah warga tidak dapat ditolerir. Dan tidak bisa dibiarkan tanpa penyelesaian siapa yang harus bertanggung jawab.
“Yang ditembaki itu rumah orang tua kita, mereka berani melakukan hal semacam ini. Bagaimana dengan kita masyarakat luas ini kedepanya,” tegas Asmara.
Ketua DPRD Natuna Yusripandi, mengharapkan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Meskipun nanti ada jalan perdamaian, namun persoalan ini harus diselesaikan secara tegas.
“Dewan akan membantu mengawal kasus ini, dan siap memfasilitasi apa saja yang menjadi persoalan masyarakat untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat,” sebut Yusripandi.(arn)