batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengakui masih banyak pekerjaan yang harus dilakukannya untuk membenahi infrastruktur pendidikan di Kepri. Atas dasar itu, ia menargetkan tahun depan seluruh sekolah di Kepri sudah menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer.
“Apa yang kita evaluasi adalah, pendidikan Kepri masih belum didukung penuh dengan sistem teknologi. Karena tahun ini, masih banyak sekolah yang belum bisa menerapkan UNBK,” ujar Gubernur Nurdin didampingi Ketua Panitia UN 2017 Atma Dinas disela-sela meninjau pelaksaan UNBK di SMK Negeri 1 Tanjungpinang, Senin (3/4)
Menurut Nurdin, ada baiknya ada peralihan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Seingga pihaknya bisa lebih fokus dalam menuntaskan persoalan pendidikan di Kepri. Masih kata Nurdin, setelah ini, pihaknya juga akan mendata apa-apa saja yang dibutuhkan pendidikan di Kepri.
“Kalau bisa tahun depan semua sekolah di Kepri sudah menerapkan UNBK 100 persen. Semua tergantung kemampuan keuangan daerah, kalau tidak bisa kita lakukan secara bertahap,” papar Nurdin.
Gubernur Nurdin juga mengatakan, pihaknya juga terus berupaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan di Kepri melalui dukungan pemerintah pusat. Sementara itu mengenai infrastruktur pendukung seperti persoalan listrik, pihaknya akan menugaskan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kepri untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Tidak ada guru swasta dimata saya, kalau ada guru-guru kita di sekolah swasta kita akan bantu supaya mereka kuliah lagi, sehingga SDM guru di Kepri akan semakin baik kedepannya,” jelas Gubernur.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara mengatakan Pemprov masih butuh waktu untuk merealisasikan 100 persen ujian berbasis komptuter. Menurut politisi Partai Golkar Kepri tersebut, tindakan tersebut bisa dilakukan secara bertahap.
“Kita akan dukung Kepri 100 persen sekolah menerapkan ujian berbasis komputer. Tetapi kita masih butuh waktu untuk menuntaskan itu,” ujar Teddy.
Menyikapi adanya keluhan guru swasta yang tidak mendapatkan tunjangan, Teddy mengatakan pihak akan melakukan reses untuk mendengarkan langsung mengenai keluhan tersebut. Ditegaskannya, pihaknya akan mencari solusi terbaik. Sehingga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan guru swasta.
“Dimanapun guru mengabdi, mereka adalah instrumen penting pendidikan. Karena membantu pemerintah daerah dalam membangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kepri,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Panitia UN 2017, mengatakan pelaksaan UNBK tahun ini berjalan dengan baik. Meskipun ada 18 siswa yang enggan untuk mengikuti ujian. Mereka tersebar ada di Batam, Karimun, dan Tanjungpinang. Menurut Atma, persoalan tersebut karena lemahnya semangat untuk menyelesaikan pendidikan.
“Sebenarnya pihak sekolah sudah berupaya untuk membantu. Tetapi, tetap saja gagal. Sehingga tidak bisa ikut UN,” ujar Atma.
Disebutkan Atma, untuk UNBK SMK ada 89 sekolah di Kepri. Dari jumlah tersebut 45 sekolah untuk berbasis komputer. di Tanjungpinang ada 9 sekolah, secara keseluruhan sudah menggukan komputer. Kemudian Batam dari 51 sekolah 24 diantarnya sudah menggunakan sistem komputer.
Selanjutnya adalah Kabupaten Bintan, dari 8 sekolah tiga sudah melaksanakan UNBK begitu juga dengan Karimun. Untuk kabupaten Natuna dari 5 sekolah, 4 sudah menerapkan UNBK. Kemudian adalah Kabupaten Lingga dari 5 sekolah, 2 sudah berbasis komputer.
“Anambas ada tiga sekolah, tetapi belum ada satupun yang menerapkan UNBK,” papar Atma Dinata. (jpg)
