batampos.co.id – Arena Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi (Musrenbangprov) Kepri tahun 2017 menjadi media evaluasi bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sorotan tajam yang disampaikan Kemendagri adalah terkait selalu molornya pengesahan APBD Provinsi Kepri.
“Kita apresiatif, Musrenbangprov dilaksanakan lebih cepat. Tetapi pengesahan APBD juga harus cepat, jangan sampai lewat Desember lagi,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Nuryanto Hadi Sucipto usai menghadiri Musrenbangprov di Hotel CK, Tanjungpinang, Selasa (4/4) malam.
Pria yang pernah duduk sebagai Penjabat Gubernur Kepri tersebut juga mengatakan, beberapa kali pengesahan APBD Kepri selalu diwarnai dengan keterlambatan. Persoalan ini memang yang menjadi cacatan strategis Kemendagri yang harus disampaikan di dalam Musrenbang ini.
“APBD adalah motornya pembangunan daerah. Sehingga jelas, apabila APBD molor pengesahannya tentu menggangu rencana kerja daerah,” papar Nuryanto.
Masih kata Nuryanto, pihaknya menyambut baik atas berlangsungnya Musrembang ini, Nuryanto berharap agar dapat berjalan dengan baik dan lancar serta hasil yang didapat dapat menjelaskan dengan benar dan jelas terkait masukan dan saran yang datang untuk pembangunan di Kepri.
“Apa yang terpenting adalah, harus adanya sinergitas antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Karena menyangkut rencana pembangunan secara nasional,” tegas Nuryanto.
Senada dengan Nuryanto, Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan perwakilan Kementrian Negara PPN/Bappenas, Rizky Ferianto mengatakan pentingnya dilaksanakan musrembang adalah untuk penyatuan persepsi agar terbentuk satu kesepakatan untuk mewujudkan pembangunan di daerah serta penyelarasan program daerah dengan program pemerintah pusat.
“Ini kunci, agar pelaksanaan berupa sasaran yang ingin dicapai dan manfaat pembangunan dapat terelalisasi dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Rizky.(jpg)