batampos.co.id – Kepala Inspektorat Provinsi Kepri, Mirza Bahtiar mengatakan adanya rencana Pemerintah Pusat memangkas anggaran daerah. Sangat mengkhawatirkan, karena bisa menjadi penyabab kembali defisitnya APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2017. Namun pihaknya belum menerima instruksi resmi terkait rencana tersebut.
“Artinya, meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) sudah difinalkan di dalam struktur APBN untuk setiap daerah, bisa jadi nilainya berubah pada APBN Perubahan nanti,” ujar Mirza Bahtiar menjawab pertanyaan Batam Pos, di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Jumat (7/4) sebelum menghadiri Rapat Kerja (Raker) Satgas Saber Pungli Provinsi Kepri.
Menurut Mirza, benar atau tidaknya kebijakan tersebut akan diketahui pada APBN P nanti. Masih kata Mirza, apabila itu terjadi otomatis APBD Kepri akan kembali mengalami defisit. Dijelaskannya, solusi terbaiknya tetap melakukan penyesuaian tentunya pada sektor-sektor tertentu yang berkaitan dengan DAU. Seperti menekan perjalan dinas.
“Kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, apabila memang benar Pemerintah Pusat akan memangkas anggaran daerah. Kebijakan strategis adalah adalah melakukan efesiensi terhadap pos-pos belanja yang tidak produktif,” papar Mirza. (jpg)