Kamis, 28 Maret 2024

Tingkatkan Konseling dan Pelayanan KB

Berita Terkait

foto: cecep / batampos

batampos.co.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kepri mengadakan sosialisasi peningkatan akses dan kualitas penggerakkan pelayanan KB dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Hotel Pasifik, Batuampar, Rabu (12/4).

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk  dan Keluarga Sejahtera BKKBN Kepri, Humala Lubis mengatakan tujuan sosialisasi ini juga untuk meningkatkan pemahaman mengenai metode kontrasepsi modern dan program kesehatan reproduksi.

Para peserta yang terdiri dari OPD-KB kabupaten kota, dokter, bidan, klinik, Dinas Kesehatan Kota Batam, Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) Kepri, Barisan Muda Tionghoa Indonesia (BMTI) Batam dan mahasiswa diharapkan memahami pedoman pelaksanaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dari hukum.

“Sehingga tercapainya revitalisasi dan pemantapan program KB perusahaan di Era JKN,” ujarnya.

Seperti hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia menunjukkan angka kematian ibu yang masih tinggi dan mengalami peningkatan dari 226 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2012.

Pemberian konseling dan pelayanan KB diharapkan dapat meningkatkan kesertaan ber KB, utamanya metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

“Dan dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian ibu tersebut,” jelasnya.

Kata dia, keberhasilan program kependudukan dan KB perlu mendapat dukungan semua pihak, khususnya sektor swasta.

“Revitalisasi dan pemantapan KB perusahaan menjadi tantangan besar di era JKN ini, yang mana diharapkan seluruh karyawan dan karyawati sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Belum lagi tuntutan Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus mempunya kompetensi dan bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan KB. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan pelayanan KB berkualitas.

“Dalam setiap profesi, konseling pra pelayanan dan penerapan tindakan persetujuan medis sangat penting dilakukan, agar terjadi harmonisasi,” ujar Humala.

“Dengan demikian pembinaan kesertaan ber KB dapat tercapai, yang tentunya secara tidak langsung mengurangi angka putus pakai kontrasepsi (DO) serta terhindar dari malpraktek,” pungkasnya. (cr18)

Update