batampos.co.id – Anggota Komisi VI DPR, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Kepri, Nyat Kadir turut keberatan atas keputusan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menaikan Tarif Listrik Batam (TLB) sampai 45 persen. Menyikapi hal itu, dirinya mendesak Dirut PLN Pusat untuk ikut melakukan evaluasi TLB.
“Ditengah kondisi ekonomi yang lesu, masyarakat Batam dikejutkan dengan kenaikan TLB. Sebelumnya juga sudah dirisaukan dengan kenaikan tarif UWTO,” ujar Nyat Kadir menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (18/4) di Tanjungpinang.
Menurut politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut, memang PLN Batam tidak pernah menaikan tarif selama beberapa tahun. Akan tetapi, sekali mengajukan kenaikan, seperti diakumulasikan dalam satu kenaikan. Tentu ini yang membuat masyarakat terkejut. Padahal bisa disiasati dengan melakukan kenaikan secara berkala. Sehingga persentasenya tidak terlalu besar.
Mantan Walikota Batam tersebut mengatakan, ada kasus listrik yang aneh terjadi di Tarakan. Karena menerapkan tarif listrik tertinggi di Indonesia. Kenyetaannya, meskipun dikelola oleh swasta, tetap tidak bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Kondisi serupa hampir terjadi di PLN Batam. Batam adalah wilayah khusus tentu membutuhkan pelayanan khusus. “PLN tidak bisa berdalih kolap, apabila tidak menaikan tarif listriknya. Untuk kesehatan keuangan, tentu kita mendukung adanya kenaikan. Tetapi persentasenya harus sesuai dengan kemampuan masyarakat,” paparnya.
Koordinator Wilayah (Korwil) NasDem Kepri tersebut mengatakan, kenapa dirinya meminta ketegasan Dirut PLN Pusat dalam persoalan. Ia berharap PLN Pusat bisa mendudukan persoalan ini kembali dengan Gubernur Kepri, PLN, Batam, dan Walikota Batam.
“Persoalan ini harus dievaluasi kembali. Wajar kalau Walikota Batam ngotot supaya ini ditinjau, karena dampaknya adalah masyarakat Batam. Meskipun Gubernur yang membuat keputusan,” tegas Nyat Kadir.
Ditambahkannya, untuk Batam karena kelistrikannya dikelola oleh anak perusahaan PLN, tentu tidak ada subsidi yang diberikan kepada masyarakat. Ini juga harus dikaji, karena tidak semua masyarakat Batam dalam kategori mampu. Kondisi ekonomi juga akan diperparah dengan naiknya harga-harga sembako.
“Harus ada solusi yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang dibuat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat,” tutup Nyat Kadir.(jpg)