Saya pernah menulis kolom tentang para pemimpin yang “gila”. Misalnya, ada Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang saya sebut “Gila Taman”.
Apa jadinya Kota Surabaya yang panas tanpa taman-taman kota yang tertata apik? Membosankan!
Lalu, ada Jusuf SK, mantan Walikota Tarakan, Kalimantan Timur, yang saya sebut “Gila Lampu dan Trotoar”. Selama memimpin Tarakan, Jusuf banyak membangun trotoar yang dilengkapi dengan lampu-lampu penerangan jalan. Alhasil, pada malam hari Tarakan menjadi terang benderang. Jusuf ingin Tarakan menjadi seperti Singapura.
Ada Fadel Muhammad, mantan Gubernur Gorontalo yang saya sebut “Gila Jagung”. Fadel, dengan visinya, menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung dan sekaligus eksportir jagung terbesar di Indonesia.
Semasa masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo suka sekali blusukan. Maka, saya menyebutnya “Gila Blusukan”. Setelah menjadi Presiden ke-7 RI pun Jokowi belum sepenuhnya meninggalkan kebiasaannya untuk blusukan, meski tak sesering dulu semasa dia masih menjadi gubernur.
Negara kita memerlukan pemimpin yang “gila” seperti mereka. Bukan hanya pada level walikota/bupati atau gubernur, tetapi bahkan lebih ke atas lagi. Misalnya, setingkat menteri.
Bicara soal ini, saya terkenang dengan seorang menteri. Namanya Dahlan Iskan. Dia menjabat sebagai Menteri BUMN dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II di bawah Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Semasa menjabat, saya menyebut Dahlan sebagai menteri yang “Gila Kerja”.
Sebutan ini bukan semata-mata karena Dahlan memang suka sekali bekerja. Memang Dahlan kerap sampai lupa waktu saat sudah bekerja, sehingga kita bisa menyebutnya gila kerja. Slogan ini kelak diadopsi oleh presiden Jokowi: kerja, kerja, kerja!
Namun, lebih dari itu gaya dan cara kerja Dahlan yang serba cepat kerap membuat bawahannya pontang-panting. Persis seperti orang gila.
Mencari Terobosan
Sebagai pengusaha, cara kerja Dahlan kerap dianggap melompat-lompat tergantung kebutuhan karena terjadi sumbatan-sumbatan pembangunan. Belum selesai urusan yang satu, dia sudah dipaksa pindah ke urusan yang lain. Seperti pengusaha lainnya, mereka butuh manajer yang handal. Di birokrasi, manajer amat langka, yang ada adalah birokrat yang sayangnya amat lamban.
Orang seperti Pak Dahlan, dalam ilmu manajemen kita sebut sebagai penyandang helicopter view. Mereka tak perlu masuk sampai ke urusan yang terlalu teknis dan detail. Itu biar diurus oleh para eksekutifnya.
Para pengusaha, kalau ada urusan yang macet, mereka suka mencari terobosan. Dahlan juga begitu. Misalnya, sebagai Menteri BUMN, dia melihat jalur komunikasi sesama CEO perusahaan plat merah ternyata macet. Mereka tak saling kenal satu sama lain. Kalau sudah begini bagaimana BUMN mau bersinergi.
Guna menerobos jalur yang macet ini Dahlan mengundang para CEO BUMN untuk rapat koordinasi mingguan. Lokasinya digilir di kantor-kantor pusat BUMN dan rapatnya selalu pagi hari, jam 07.00. Kalau minggu ini rapatnya di kantor pusat Garuda Indonesia, minggu depannya pindah ke kantor BUMN lainnya lagi. Begitu seterusnya. Dengan cara seperti ini akhirnya para CEO BUMN menjadi saling kenal.
Lalu, karena ketika itu yang sedang tren adalah BlackBerry, maka Dahlan pun menggagas grup BBM untuk para CEO BUMN. Jadi, rapat-rapat atau pengambilan keputusan tak harus dilakukan di ruang rapat. Cukup lewat grup BBM.
Alhasil, sinergi mulai terbangun.
Negeri SOP
“Musuh besar” pengusaha gila kerja dan suka kerja cepat adalah birokrasi yang lengkap dengan standard operating procedure (SOP) yang rigid. Ini ibarat gas dengan rem. Kalau jalanan macet, gas dan rem memang bisa dimainkan secara proporsional. Tapi, kalau jalanan tidak macet dan rem-nya terus diinjak, kita pun jengkel.
Sayangnya, kita lebih percaya integritas itu sebagai bagian dari rigidity, padahal dunia sendiri sudah membangun konsep agility yang berkebalikan.
Dahlan, saya kira, menghadapi situasi yang semacam ini. Kantornya, baik selama dia menjadi Dirut PLN atau Kementerian BUMN, sama-sama berisi birokrat. Padahal, sebagai entrepreneur, Dahlan perlu ditemani dengan intrapreneur (Anda paham bukan bedanya entrepreneur dengan intrapreneur, bukan?)
Di luar itu tentunya ada pertimbangan yang lebih besar, yakni kepentingan untuk kemaslahatan masyarakat.
Pertimbangan seperti inilah yang akhirnya bisa membuat Dahlan kena jerat dalam kasus pembangunan 21 gardu induk listrik. Siapa pemimpin yang tahan mendengar rakyatnya setiap hari mengeluh dengan listrik yang byar pet alias mati hidup. Maaf, persisnya lebih banyak matinya ketimbang hidupnya. Sudah banyak yang mempersulit, alamak, mafianya minta ampun.
Negeri kita masih mendewa-dewakan SOP. Dalam banyak hal, ini celakanya, SOP kerap saling kait mengait sejumlah aspek, termasuk kepentingan atau sakit hati. Misalnya, SOP kerap digunakan untuk mencari-cari kesalahan. Alhasil, kerap hal yang lebih besar dikalahkan oleh kepentingan yang lebih kecil.
Keberpihakan semacam ini ternyata harganya bisa sangat mahal. Harga itulah yang kini harus dibayar oleh Dahlan. Bukan hanya untuk kasus gardu induk, tetapi juga kasus-kasus lainnya, seperti yang tengah ia hadapi di Jawa Timur.
Saya sama sekali tidak percaya kalau Dahlan Iskan didakwa melakukan korupsi atau memperkaya diri sendiri. Dia sudah kaya. Bahwa ia menabrak SOP, mungkin saja. Tapi, kalau itu untuk kepentingan yang lebih besar, apa salahnya? Hidup di negeri yang mendewa-dewakan SOP membuat kita sering tak bisa menjawab pertanyaan tadi. Maka, jadilah kita hanya bisa mengurut dada. Kok bisa!