batampos.co.id – Setelah merampungkan proses konsultasi polemik pemilhan wakil gubernur di Kementerian Dalam Negeri, jajaran DPRD Kepri lantas segera menindaklanjuti hasil konsultasi tersebut.
“Ya minggu ini akan segera ada rapat Badan Musyawarah DPRD Kepri untuk pembentukan pansus pemilihan wagub,” kata Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, Minggu (7/5).
Menurut Jumaga kerja ini perlu digesa, mengingat prosesnya saja sudah memakan waktu cukup lama. Lebih daripada itu juga mengingat masih ada sederet pekerjaan DPRD Kepri yang masih menumpuk dan perlu dituntaskan pula di masa sidang kedua ini.
Tentang komposisi pihak-pihak yang akan tergabung dalam Pansus Pemilihan Wagub Kepri, Jumaga menyebutkan kesepakatannya nanti akan terjawab melalui rapat di tingkat Banmus. Akan disepakati pula pada rapat tersebut akankah pansus ini diketuai anggota legislatif dari partai politik pengusung atau buka. Tapi Jumaga menegaskan satu hal saja.
“Proporsional saja. Mengikuti tata-tertib yang ada,” kata dia. Yang paling penting, sambungnya, polemik pemilihan wagub ini bisa lekas disudahi agar bisa melanjutkan kerja-kerja legislasi lain yang sebelumnya tertunda.
Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, Kemendagri mengintruksikan kepada jajaran DPRD Kepri agar membentuk panitia khusus pemilihan wagub.
“Bentuk pansus yang nantinya akan membentuk panlih (panitia pemilihan) yang fungsinya memeriksa kelengkapan administrasi calon (wagub),” kata Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik.
Pansus ini pula nantinya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan perangkat pemilihan seperti tata tertib (tatib). Masa kerjanya, kata Akmal, selama satu tahun. Jika sudah melebih batas masa kerja itu, namun tidak berhasil menjalankan tugasnya, perlu dibubarkan dan dibentuk ulang.
Akmal tak menyangkal bahwasanya kehati-hatian yang ditunjukkan Jumaga Nadeak, selaku Ketua DPRD Kepri, adalah hal baik. Akmal juga mengaku paham terhadap dinamika politik di Kepri sehingga mengharuskan unsur pimpinan DPRD agar lebih hati-hati dalam membuat kebijakan. (aya)