batampos.co.id – Komisi IV DPRD Kepri mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri untuk segera menuntaskan persoalan gaji guru non Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1.800 orang. Karena sudah lima bulan, sementara APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran (TA) 2017 sudah memasuki triwulan pertama.
“Sekarang sudah memasuki bulan Mei. Artinya sudah lima bulan guru-guru non PNS yang dari Kabupaten/Kota belum menerima gaji,” ujar Sekretaria Komisi IV DPRD Kepri, Yusrizal, Jumat (12/5) di Tanjungpinang.
Menurut politisi Partai Hanura tersebut, gaji merupakan hak yang harus diterima. Sehingga tidak wajar untuk diperlambat. Karena bagi para guru non PNS gaji tersebut adalah sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tentu berbanding terbalik dengan guru-guru yang sudah meraih predikat PNS.
“Kalau hanya persoalan administrasi tentu bisa disegerakan. Sekarang ini, guru non PNS sudah berteriak menunggu haknya dibayarkan,” papar Yusrizal.
Legislator Dapil Karimun tersebut mengatakan, Komisi IV DPRD Kepri sudah memberikan teguran kepada Disdik Kepri. Dijelaskannya, guru non PNS yang diambil alih Provinsi adalah adalah guru honor komite dan honor kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepri. Disebutkannya, molornya proses pembayaran gaji ini tidak lepas dari lambatnya penyelesaian proses administrasi yang dilakukan Disdik Kepri.
“Kita berharap gaji ini dibayar sekaligus. Yakni dari Januari sampai sekarang ini. Karena anggaran sudah terbudget didalam APBD 2017 ini,” tutup Yusrizal.
Terpisah, Kadisdik Kepri, Aripin Nasir mengatakan pihaknya sudah memberikan penjelasan ke Komisi IV prihal keterlambatan pembayaran gaji bagi 1.800 guru non PNS yang ditarik dari tujuh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepri.
“Sekarang dalam prosea di bank, karena harus kita sesuaikan secara administrasinya. Yakni melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI),” ujar Arifin Nasir, kemarin.
Menurut Arifin, untuk tahap awal ini Disdik Kepri sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp7 miliar. Masih kata Arifin anggaran tersebut diperuntukan bagi pembayaran gaji Januari sampai Maret. Sedangkan untuk bulab April dan Mei akan segera di susul.
“Memang ada beberapa proses administrasi yang harus kita sinergikan. Untuk pembayaran selanjutnya saya yakin tidak terjadi keterlambatan lagi,” papar Arifin Nasir.(jpg)