batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengagendakan sosialisasi Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) pekan ini kepada pihak pengembang Batam. Untuk diketahui, Perwako terkait SKRK sudah diteken Walikota Batam Muhammad Rudi awal Mei, lalu.
“Jika tidak Rabu, Kamis-lah sosialisasi ke REI (Real Estate Indonesia) Batam,” kata Kepala Dinas Cipta Karya Suhar, Minggu (14/5).
Menurutnya, kini perwako tersebut telah dikirim ke DPRD Batam. Setelah dari DPRD, dipastikan KRK akan langsung diterapkan.
“Etisnya memang kami harus kirim ke dewan (DPRD) supaya mereka tahu, setelah itu kami terapkan,” ucap dia.
Terkait, dokumen Fatwa Planologi masih dikeluarkan BP Batam, Suhar mengatakan tidak masalah. Namun dia menegaskan, syarat IMB adalah KRK dan ketentuan tersebut sesuai aturan yang berlaku.
“Kecuali undang-undangnya berubah, kan ini masalahnya. IMB ya KRK,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, pada dasarnya baik KRK maupun Fatwaplanalogi punya tujuan yang sama yakni sebagai syarat pendirian bangunan agar tidak tabrakan dengan rencana pembangunan. Namun perbedaan yang mendasar yakni, KRK mengatur hal yang umum tentang bangunan serta korelasinya dengan rencana pembangunan kota. Sementara fatwaplanalogi mengatur hingga rencana detail pemilik bangunan, dan ini tidak benar.
foto: cecep mulyana / batam pos
“Maaf, pada fatwa planalogi sampai atur ke dapur orang, padahal pengusaha punya rencana sendiri bagian dalamnya. Kalau kita (KRK) hanya mengatur tujuan umum, tapi kalau dilanggar (pemabngunan kota) ya tidak akan kita keluarkan,” terangnya.
Lanjut dia, ketentuan terkait KRK ini berlaku di seluruh kota di Indonesia.
“Di kota manapun, KRK tak bisa atur rencana orang, namun bukan berarti kita tak bisa atur rencana mereka, berefek tak ke kita,” paparnya. (cr13)