batampos.co.id – DPRD Natuna terus mendesak Pemerintah Daerah mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah (Perusda) yang sehat dan memberikan kontribusi kepada daerah.
Anggota Komisi III DPRD Natuna Harken mengatakan, DPRD mengharapkan ke depannya Perusda memiliki peran yang strategis dalam pembangunan Natuna. Salah satunya menyumbangkan retribusi untuk daerah dari usaha yang dikelola.
“Kami sangat berharap, Perusda ini satu-satunya BUMD milik Pemerintah Daerah punya peran dan bisa menyumbang PAD lewat retribusi usaha yang dikelola ke depannya. Selama ini, tidak tercatat retribusi daerah yang disetor,” ujar Harken kemarin.
Persoalan Perusda, lanjut Harken sangat dinantikan komitmen Pemerintah Daerah untuk menyehatkan kembali Perusda dengan trobosan cemerlang. DPRD siap merekomendasikan setiap gagasan Perusda untuk menyehatkan perusahaan dan sumbang PAD.
Dirinya berharap kebijakan Perusahaan tidak melangkahi aturan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan dalam Perda pembentukan Perusda tahun 2004. Agar tidak terdapat pihak yang dirugikan, baik perusahaan maupun pedagang.
“Misalnya penetapan sewa lapak pedagang pasar. Tarifnya harus sesuai Perda yang diatur, supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Baik pedagang maupun Perusda sendiri. Tapi ke depannya, kami harap usaha yang dikelola Perusda bukan hanya pasar. Tapi banyak usaha lain, sesuai potensi dikembangkan,” ujar Harken.
Hendri anggota komisi III DPRD Natuna menambahkan, kondisi Perusda saat ini perlu keseriusan untuk menyehatkan Perusda. Sementara Pemerintah Daerah sudah banyak gelontorkan anggaran, namun habis tidak tersisa begitu kegiatan usaha dihentikan.
“Nasib Perusda perlu dipertegas. Dibubarkan saja atau disehatkan. Kalau disehatkan, perlu keseriusan Pemerintah Daerah,” ujar politisi partai Demokrat.
Menurut berbagai informasi dilapangan, kolapsnya Perusda disebabkan manajemen perusahaan tidak sehat. Bahkan terdapat selentingan, adanya oknum yang mengambil keuntungan dari usaha yang dikelola Perusda. Menyebabkan keuangan Perusda kolaps. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak lama.
Bahkan sebelumnya, Perusda membuat perencanaan yang habiskan anggaran, yakni membangun bisnis center dan hotel. Namun hingga saat ini tidak direalisasi. Tidak hanya itu, Perusda juga membeli kapal tangkap yang nilainya mencapai Rp 1 miliar lebih. Nasibnya sama, kapal mangkrak tidak difungsikan. (arn)