batampos.co.id – Bupati Bintan, Apri Sujadi mengakui penyediaan sebanyak 43 bus yang digunakan untuk menjemput dan mengantar seluruh siswa di Kabupaten Bintan, baik yang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) belum memenuhi standarisasi kelayakan untuk pemakaian selama lima tahun.
“Saya akui memang untuk standarisasi semua bus ini belum memenuhi seperti apa yang kami harapkan sebelumnya. Dimana awalnya kami meminta standarisasi untuk pemakaian semua bus itu harus lima tahun,” jelas Apri beberapa waktu lalu.
Hal ini lanjutnya disebabkan, karena waktu yang dimiliki saat memulai perencanaan anggaran, hingga realisasi penyediaan seluruh bus tersebut, sangat minim.
“Waktunya sangat mepet. Karena pada saat jedah waktu dari anggaran APBD tahun 2016 ke 2017, anak sekolah itu harus sudah bisa diangkut langsung di awal bulan Januari. Namun kami baru menganggarkannya di bulan Desember. Pihak ketiga sendiri baru tahu anggarannya berapa, tapi mereka belum sempat mencari bus yang standarisasinya sesuai dengan yang kami harapkan,” terangnya.
Menurutnya untuk penyediaan bus baru sendiri, tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 8 bulan. Sebab untuk membeli bus baru itu harus memesan karo seri dulu dan sebagainya.
Sementara, pemerintah daerah ingin secepatnya penyediaan bus dapat terealisasi, agar seluruh siswa bisa segera menikmati layanan antar jemput secara gratis.
“Punya rencana di bulan November. Sementara anggaran di bahas di bulan Desember. Dan direalisasikan di bulan Januari tahun 2017. Jadi hanya punya waktu satu bulan untuk buat bus” ungkapnya.
“Bus mana yang bisa di buat dalam jumlah besar sebanyak 43 unit selama satu bulan?,” ucapnya lagi.
Untuk itu, kata Apri kejadian kecelakaan bus sekolah yang mengakibatkan 31 pelajar menjadi korban, di Simpang Ceruk Ijuk, Kamis (18/5) lalu. Tentunya harus menjadi evaluasi bersama, agar lebih memperhatikan dan mengutamakan keselamatan bagi para pelajar.
“Harapan saya tentang bus yang pemakaiannya minimal lima tahun akan betul-betul kami lakukan dalam APBD berikutnya. Sebab kami masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk penyediaannya,” tuturnya.
Politisi partai Demokrat ini menambahkan pihaknya juga sudah menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Bintan, untuk segera melakukan evaluasi terhadap pihak ketiga yang utamanya sebagai penyedia bus. Ini dilakukan agar kejadian kecelakaan yang sama tidak terulang lagi kedepannya.
“Saya sudah minta langsung kepada Disdik memanggil pihak ketiga untuk menertibkan ini semua. Kami tidak mau lagi ini terjadi. Kedepannya keselamatan transportasi bagi pelajar maupun setiap kendaraan masal harus menjadi prioritas utama, ” imbuhnya. (cr20)