batampos.co.id – Sejak berkurangnya kuota premium di Ibu Kota Provinsi Kepri, antrian panjang selalu terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Lantaran harga premium Rp6.450 perliter. Sedangkan pertalite harganya adalah Rp7.900
Kelangkaan premium juga dirasakan para pedagang BBM kaki lima yang ada di Tanjungpinang. Karena sulit mendapatkan premium, mereka terpaksa menjual pertalite. Rahmat salah satu pedagang mengeluhkan panjangnya antrian ketika hendak mendapatkan premium.
“Kebijakan yang dibuat tidak didukung sarana dan prasarana yang cukup. Sehingga menimbulkan persoalan baru, yakni panjangnya antrian,” ujar Rahmat.
Menurut Rahmat, untuk satu botol ukuran 1,5 liter dijual dengan harga Rp13 ribu. Sedangkan pertalite dengan ukuran yang sama adalah Rp15 ribu. Rahmat juga menyampaikan kekecewaanya kepada Kepala Daerah, karena lambat memberikan respon.
“Sekarang masyarakat sudah menjerit, karena kondisi ekonomi. Apalagi dengan ditambah pengurangan premium, sudah tentu menambah pengeluaran,” papar Rahmat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah Provinsi Kepri, Herman mengatakan dasar penerapan pajak PBBKB di Kepri adalah Perda Nomor 8 Tahun 2011. Dijelaskan Herman, sampai saat ini premium dan solar merupakan BBM yang bersubsdi.
“BBM bersubsidi persentase pajaknya adalah 5 persen. Sedangkan BBM seperti pertalite, pertamax adalah non subsidi dengan pajak maksimum 10 persen,” ujar Herman.
Disebutkan Herman, pada triwulan pertama tahun 2017 ini, Pemprov Kepri sudah mengumpulkan pendapatan dari sektor PBBKB senilai Rp 62.491.925.001 atau 23,6 persen dari proyeksi sebesar Rp264.190.642.043. Ditegaskannya, tidak ada permainan pemerintah daerah untuk menggenjot PAD dengan membatasi premium.
“Meskipun sektor ini andalan bagi PAD daerah, bukan berarti kita bisa sewenang-wenang memberlakukannya. Karena semua ada regulasinya,” papar Herman. (jpg)