Iklan

batampos.co.id – Pemprov Kepri berencana untuk mendapatkan bagian dari pajak air permukaan. Sistem pembagiannya dilihat dari sumber air di suatu daerah. Apabila sumber air tersebut digunakan untuk dua daerah, maka pembagiannya adalah 50:50. Sebaliknya apabila hanya satu daerah, perhitungannya 20 persen untuk Pemprov Kepri dan 80 persen untuk Kabupaten/Kota.

Iklan

“Nanti petunjuk pelaksanaanya akan diatur lebih jelas lewat Pergub. Mudah-mudahan, melalui penyesuaian ini PAD Kepri bisa meningkat jumlahnya,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan, Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepri, Herman

Di Batam rencana itu ditentang Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pengelola air baku.

“Kalau pajak dinaikkan, tarif air ATB bisa naik, dan kalau pajaknya diambilalih Pemprov, siapa yang mau merawat sumber air baku di Batam?!,” ujar Deputi IV BP Batam, Robert Purba Sianipar, kemarin.

Ia menegaskan pihaknya akan berdiskusi dengan Pemprov Kepri terkait wacana kenaikan pajak air baku dan pengambilalihan kewenangan pajak tersebut.

Menurut Robert, soal rencana kenaikan besaran pajak air baku, BP Batam sudah mengingatkan Pemprov Kepri untuk tidak melakukannya. Sebab, imbasnya pasti air ATB naik tarif.

Dam Duriangkang menyuplai 70 % kebutuhan air penduduk Pulau Batam. (rezza herdiyanto / batampos)

Selain itu, Pemprov seharusnya melihat bahwa pungutan pajak air baku tak bisa dianggap komersial begitu, sebab air baku itu kebutuhan masyarakat dan keberadaan ATB sebagai bagian dari fungsi melayani masyarakat untuk pemenuhan air bersih.

“Kita sudah sarankan ditunda, tapi Pemprov bilang untuk PAD, ya kita akan sesuaikan,” imbuhnya.

Robert mengungkapkan, sejak 2006, tarif pajak air baku yang dipungut dari ATB sudah disetorkan ke Pemprov Kepri. Pemprov Kepri mendapat Rp 20 dan BP Batam mendapat Rp 150 per meter kubik.

“Kami lebih besar karena BP berkewajiban menjaga dan merawat sumber daya air itu,” tambah Robert.

Lebih lanjut Robert mengatakan uang dari pajak tersebut sangat diperlukan menjaga keberlangsungan sumber daya air di Batam, baik itu kualitas maupun kuantitas.

“Intinya di situ. Nah, Pemprov itu pungut untuk apa? Ada keperluan apa?” tanya Robert. (leo)