batampos.co.id – Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah mengatakan keluarnya Surat Keputusan (SK) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah bentuk dukungan Pemerintah Pusat bagi Kepri untuk mengelola Participating Interest(PI) 10 persen di Blok Northwest Natuna. Sekarang ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri menunggu respon dari gubernur.

Iklan

“Kondisi BUMD sekarang ini masih terbelit dengan utang. Penyebabnya bukan di manajemen yang sekarang ini, tetapi yang sebelumnya,” ujar Iskandarsyah, Selasa (30/5) di Tanjungpinang.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan, dimana-mana BUMD selalu memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Tetapi bertolak belakang dengan BUMD milik Pemerintah Provinsi Kepri. Sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan pembinaan. Sehingga BUMD punya kekuatan untuk terus bergerak.

“Kita sangat apresiatif dengan manajemen BUMD sekarang ini. Meskipun terpuruk, tetap semangat untuk bekerja,” jelas Iskandarsyah.

Legislator dapil Karimun memaparkan, keluarnya persetujuan SKK Migas tidak lepas dari perjuangan BMUD Kepri. Tentu ini menjadi progres yang menjanjikan bagi Pemprov Kepri. Karena ada peluang untuk meningkatkan PAD dari sektor migas.

“Kita tahu, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas cendrung menurun belakangan ini. Artinya dari pada kita berpangku tangan menunggu DBH tersebut, ada baiknya berkorban untuk mendapatkan yang lebih besar,” jelasnya lagi.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kepri priode 2009-2014 itu mengakui, untuk terlibat langsung dalam pengelolaan Migas memang butuh sedikit berkorban. Menurutnya, BUMD membutuhkan penyertaan modal sebesar Rp 30 miliar.

“Kalau dipikirkan tentang modal 10 persen, APBD kita tidak cukup. Tetapi kabar baiknya ada suport dari Santos selaku pengelola Blok Northwest Natuna,” tutup Iskandarsyah.

Terpisah, Direktur BUMD PT. Pembangunan Kepri, Rudianto Ruben mengatakan perhitungan kotor yang didapat Pemda perhari adalah sekitar Rp 1 miliar. Pendapatan tersebut dibagi tiga, yakni Pemprov Kepri, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas.

“Blok Northwest Natuna akan berproduksi pada semester kedua 2018 nanti. Tentu sangat disayangkan kalau peluang yang sudah di depan mata dilewatkan,” ujar Rudianto Ruben. (jpg)