Iklan

batampos.co.id – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mempunyai rekam jejak (track record) setiap pegawainya. Sehingga struktur birokrasi yang dijalankan bisa diketahui secara rinci ataupun lengkap.

Iklan

“Setiap OPD buat Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). Dengan begitu kita bisa liat track recordnya seorang pegawai. Baik staf maupun kepala dinasnya sekalipun,” ujar Lis, kemarin.

Anjab dan ABK ini, kata Lis sudah dilaksanakan sejak 2013 lalu dilingkungan Pemko Tanjungpinang. Namun penerapannya tak berjalan maksimal sehingga masing-masing OPD tidak mengetahui kondisi pegawainya. Bahkan juga belum memiliki rekam jejak seluruh pekerja baik tenaga honorer, PTT maupun PNS.

Mulai sekarang, lanjut Lis seluruh OPD wajib buat Anjab dan ABK serta terapkan langsung. Sehingga seluruh tenaga kerja bisa terdata serinci mungkin. Kemudian dapat terpetakan dengan baik kedalam struktur organisasi maupun birokrasi.

“Dapat kita ketahui secara lengkap. Mana pegawai yang bekerja dengan baik atau tidak. Kemudian juga bisa diketahui siapa saja yang dimutasi dan dipromosi,” bebernya.

Selain itu, sambung Lis Anjab dan ABK yang dibuat sangat teliti akan menghasilkan informasi jabatan akurat. Lalu, bisa dijadikan bahan untuk proses pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Mulai dari perekrutan pegawai, evaluasi jabatan dan penyempurnaan fungsi setiap jabatan.

“Seluruhnya akan jelas. Jumlah, jabatan serta formasinya bisa diketahui secara pasti. Bahkan dapat dilacak dengan gampang dan mudah,” ungkapnya. (ary)