Anggota satpol PP merobohkan bangunan gudang dengan menggunakan martil besar. F. Syahid/batampos.

batampos.co.id – Landing Station Sacofa Sdn Bhd di Jalan Takari RT 05 RW III No 44 Desa Tarempa Barat Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan resmi dirobohkan Rabu (31/5).

Proses perobohan landing station berbeda jauh dengan di Natuna yang menggunakan alat berat. Perobohan landing station kali ini menggunakan lima godam (Palu) ukuran 6 kg.

Sebagai eksekutor yakni anggota satpol PP yang secara bergantian merobohkan satu bangunan yang ada di landing station tersebut.

Pantauan di lapangan, sebelum landing station dirobohkan, tim Terpadu lintas Kementerian memerintahkan anggota satpol PP untuk memutus kabel fiber optic penghubung fiber optik dari Tarempa Natuna yang berada diluar pagar landing station.

Ketua Tim Terpadu Kementerian, Laksma TNI Semi Jhoni Putra, menegaskan jika pembongkaran tersebut harus dilakukan. Pasalnya menindaklanjuti keputusan dirjen perhubungan laut Nomor BX-164/KL 303 tentang perubahan atas sudah persetujuan prinsip direktu jenderal Perhubungan Laut Nomor B.XXV_2012/ JM.88 maka perlu penegasan jika landing sattion Serawak Get Way telah melanggar dua undang-undang yakni UU RI No 1 tahun 1983 tentang perjanjian antara malaysia
Indonesia dan Malaysia tentang rezim hukum dan hak-hak Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara serta ruang udara diatas laut teritorial, perairan nusantara dan wilayah republik Indonesia yang terletak diantara Malaysia Barat dan Malasia Timur.

Yang kedua melanggar UNCLOS 1982 yang diratifikasi menjadi UU RI No 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982. “Walaupun memiliki izin prinsip tapi bertentangan dengan UU diatas, maka hukumnya adalah Illegal,” ungkapnya sebelum melakukan pembongkaran landing station.

Selain itu keberadaan perusahaan tersebut dianggap tidak jelas.
Perusahaan telekomunikasi asal Malaysia itu beralih kepengurusan dari Serawak Gateway kepada PT Sacofa Sdn Bhd tanpa melaporkan kepada Pemerintahan Indonesia.

“Pengurus fiber optic ini awalnya dikelola oleh PT Serawak Gateway. Izin prinsip yang dikeluarkan juga atas nama serawak get way. Tidak bisa dikeloka begitu saja oleh Sacofa. Bila diambil sacof maka harus jelas izin-izinnya,” ungkapnya.

Lanjutnya, karena bukan lagi serawak get way yang mengelola maka perusahaan tersebut dianggap telah bubar dan barang-barang yang ada berhak untuk disita pemerintah yang dalam hal ini diserahkan oleh pemda. “Saat ini perangkat dan lahan diserahkan kepada pemda,” ungkap Semi.

Diakuinya landing station tersebut dibangun pada saat Anambas masih gabung dengan Natuna kemudian seiring berjalannya waktu Anambas berdiri sendiri.

“Jadi secara fakta karena bangunan ini ada di Anambas
maka menjadi milik Anambas,” ungkap Semi.

Semi menambahkan, peralatan yang masih melekat di Landing Station, seperti rak penghubung kabel, baterai, tangki minyak dan panel diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Peralatan tersebut diawasi oleh Pemkab Anambas, dan tidak boleh keluar dari Landing Station.

“Kita sudah berikan waktu kepada Serawak Gateway untuk mengambil peralatan ini hingga tanggal 30 Mei kemarin. Tetapi pengurus Serawak Gateway sudah bubar, tetapi yang datang ke kami untuk mengambil peralatan PT Sacofa. Kami tanya siapa Sacofa ini, tak bisa jawab. Karena peralihan Serawak Gateway ke Sacofa tidak ada laporan dan tak memiliki izin,” tegasnya.

Dia juga menegaskan, bila PT Sacofa mengambil peralatan ke Pemda jangan diberikan, sebelum PT Serawak Gateway datang memberikan keterangan. “Laporan dari Sacofa bahwa Serawak Gateway telah bubar, maka peralatan ini akan menjadi wewenang penuh Pemkab Anambas,”tegasnya.

Disinggung mengenai gratifikasi yang dilakukan oleh oknum aparat kepada perusahaan telekomunikasi tersebut, Semi mengakui tidak tahu. “Kita tidak bisa membuktikan itu,” jelasnya. (sya)

Respon Anda?

komentar