batampos.co.id – Lebih setahun, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Seri Kuala Lobam tidak beroperasi. Akibatnya, sekitar 49 kepala keluarga di Kampung Lepan, Desa Kuala Sempang, Kecamatan Seri Kuala Lobam (SKL) mengalami kekeringan. Mereka terpaksa menggali sumur untuk mendapatkan air bersih.
Tidak beroperasi spam juga membuat fasilitas tower infrastruktur air minum (DAK-IPD) di kampung itu senilai lebih Rp 1 miliar tak digunakan. Hamdan pemuda tempatan membenarkan, SPAM Kecamatan sudah lama tidak dioperasikan, karena tidak ada pengelola. Terakhir, SPAM dikelola pihak ketiga, lalu diambilalih pihak kecamatan. Tapi sudah hampir dua tahun fasilitas penyediaan air minum yang menghasilkan air 10 liter per detik itu, terbengkalai. “Kondisi SPAM hancur lebur,” katanya.
Beberapa waktu lalu, katanya, memang ada pengusaha datang ke lokasi SPAM. Tapi, setelah melihat-lihat ke dalam, si pengusaha menyatakan tidak sanggup. Lantaran kondisi SPAM sudah lama ditinggalkan. “Jika hendak dioperasikan kembali harus keluar duit banyak,” katanya.
SPAM ini, masih kata Hamdan, dibangun oleh pihak PU, kemudian diserahkan ke pihak kecamatan. Dalam pengelolaannya diserahkan ke pihak ketiga. Yang mengecewakan, kata Hamdan, Satker PU telah membangun tower air senilai Rp 1 miliar lebih agar air yang dihasilkan SPAM dapat dialiri ke rumah-rumah warga dinilai mubadzir. Karena, setelah proyek tower air selesai, SPAM justru tidak dioperasikan.
“Akhirnya banyak masyarakat menggali sumurlah. Kasihan kalau mereka yang tinggal di pesisir, macam mana mau gali sumur, akhirnya gotong air,” katanya.
Umar Ali Rangkuti anggota DPRD Bintan mengatakan, persoalan SPAM telah didudukkan dengan pihak kecamatan karena pengelola lama sudah angkat tangan. SPAM kata dia, dibangun PU, lalu diserahkan ke pihak kecamatan dan dikelola pihak ketiga.
Sehingga penganggaran tak lagi dari pihak PU, melainkan lanjutnya jika pihak kecamatan mengajukan permohonan bantuan ke pihak PU. Ke depan, politisi PDI Perjuangan ini berharap siapapun yang menjadi pengelolanya harus melalui proses yang transparan.
“Harus ada kontrak kerja antara pihak kecamatan dan pengelola yang baru. Bukan cuma main tunjuk dan keluarkan SK,” tambahnya. Ini, lanjutnya, dimaksudkan agar jelas tanggung jawab dari pihak kecamatan dan pengelola pun memiliki kekuatan yang jelas. “Kalau perlu lelang aja, biar dapatkan pengelola yang profesional,” sarannya.
Camat Seri Kuala Lobam Raja Lukman kepada Batam Pos mengatakan, persoalan pengelola sudah didudukkan. “Sudah ada pengelolanya,” katanya. Namun SPAM memang belum beroperasi, karena ada beberapa sparpart yang rusak dan masih dicari.
Sparpartnya yang rusak, katanya sudah dicari ke Tanjung Pinang dan Batam.
“Di toko spartpart di Pinang juga sudah dipesan, karena alatnya cuma ada di Cina. Kita tunggu saja,” katanya.
Untuk operasional juga, Raja Lukman mengatakan, pihak PU telah siap membantu untuk menyuplai minyak per bulan. “Mudah-mudahan alatnya dapat, sehingga SPAM dapat segera operasi,” tukasnya. (cr21)